HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi guna menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan air dan ancaman musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mengukuhkan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026–2029 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Sumarno meminta seluruh anggota Komisi Irigasi untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pengelolaan air berjalan efektif. Menurutnya, peran komisi tersebut sangat strategis mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang memiliki kebutuhan air irigasi sangat besar.
“Dengan adanya Komisi Irigasi ini, sumber daya air yang ada di Jawa Tengah diharapkan dapat dikelola lebih baik, lebih terkoordinasi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian,” ujar Sumarno.
Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah periode 2026–2029 beranggotakan 40 orang yang berasal dari berbagai unsur, mulai pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), perwakilan petani, pengguna air, hingga sektor terkait lainnya.
Menurut Sumarno, pengelolaan air tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor karena air merupakan sumber daya vital yang keberadaannya semakin penting di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan, apabila sumber daya air tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan, potensi konflik pemanfaatan air maupun gangguan terhadap sektor pertanian bisa terjadi.
“Air adalah sumber daya yang sangat berharga. Karena itu dibutuhkan manajemen yang baik, mulai dari pemanfaatan hingga upaya menjaga kelestariannya. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Selain memastikan distribusi air untuk kebutuhan pertanian, Sumarno juga menekankan pentingnya upaya konservasi sumber daya air agar ketersediaannya tetap terjaga dalam jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Komisi Irigasi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah potensi dampak musim kemarau yang dapat memengaruhi pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Komisi Irigasi akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air yang tersedia, termasuk memaksimalkan fungsi embung, waduk, serta jaringan irigasi yang tersebar di berbagai daerah.
“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah harus mampu menjamin ketersediaan air irigasi bagi petani. Harapannya, kebutuhan air saat musim tanam tetap terpenuhi sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga,” kata Henggar.
Ia menambahkan, Jawa Tengah memiliki potensi infrastruktur sumber daya air yang cukup besar, mulai dari embung hingga jaringan saluran irigasi yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pertanian. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Dengan pengukuhan Komisi Irigasi yang baru, Pemprov Jawa Tengah berharap pengelolaan sumber daya air semakin efektif, distribusi air irigasi lebih terjamin, serta sektor pertanian tetap mampu berproduksi secara optimal meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan musim kemarau yang semakin tidak menentu.(HS)
