HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kapasitas personel relawan kebencanaan untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Langkah ini dinilai penting, terutama di tengah meningkatnya potensi kebakaran lahan dan permukiman selama musim kemarau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, peningkatan kompetensi relawan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, relawan merupakan salah satu unsur yang berada di garis depan ketika bencana terjadi. Karena itu, kemampuan mengambil keputusan dan melakukan tindakan awal harus terus diasah.
“Kami mengapresiasi dan sangat support kegiatan peningkatan kapasitas teman-teman relawan. Ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah agar kalau ada kebencanaan, penanganannya bisa lebih cepat,” ujar Sumarno saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Apel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personel Relawan Kebencanaan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Penggaron, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jumat (4/9/2026).
Sumarno menegaskan, kecepatan penanganan bencana harus ditopang kompetensi personel yang teruji di lapangan. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin besar pula peluang untuk menekan dampak kerugian material maupun risiko korban jiwa.
“Kecepatan tindakan” menjadi salah satu kunci dalam penanganan bencana, terutama ketika situasi berkembang dalam waktu singkat dan membutuhkan koordinasi berbagai pihak.
Memasuki musim kemarau, Pemprov Jateng memberikan perhatian khusus terhadap potensi kebakaran, baik di lahan maupun tempat pembuangan sampah.
Sumarno mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di ruang terbuka. Kondisi kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih besar.
“Jangan melakukan pembakaran sembarangan di luar rumah,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, pelatihan kali ini diikuti sekitar 150 peserta terpilih dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Pelatihan tersebut melibatkan instruktur dari Basarnas dengan materi utama peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan atau Urban Search and Rescue (Urban SAR).
Melalui pelatihan tersebut, para relawan diharapkan memiliki kemampuan teknis yang lebih baik ketika harus melakukan pencarian dan pertolongan dalam kondisi darurat.
Bergas mengatakan, ancaman kebakaran masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diwaspadai di Jawa Tengah.
Berdasarkan data BPBD Jateng periode 1 Januari hingga 30 Agustus 2026, tercatat 615 kejadian kebakaran di wilayah Jawa Tengah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 282 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan 333 kejadian lainnya merupakan kebakaran gedung dan permukiman.
Menurut Bergas, sebagian besar kejadian kebakaran lahan pertanian maupun perkebunan dipicu kelalaian manusia atau human error.
Karena itu, selain memperkuat kapasitas personel, upaya pencegahan juga harus melibatkan masyarakat.
“BPBD tetap harus siap. Begitu terdeteksi titik panas (hotspot) yang berefek pada potensi kebakaran, kita langsung bergerak memadamkan bekerja sama dengan Damkar setempat,” ujar Bergas.
Respons cepat tersebut dilakukan untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Bergas menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Pemantauan titik panas dan koordinasi dengan petugas pemadam kebakaran di daerah menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi potensi bencana.
Dengan penguatan kapasitas relawan dan peningkatan koordinasi antarlembaga, Pemprov Jateng berharap penanganan bencana di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif, sekaligus menekan risiko kerugian maupun korban.(HS)
