HALO SURAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekan angka kemiskinan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menilai strategi yang diterapkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota tergolong progresif dan inovatif.
Apresiasi tersebut disampaikan Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin.
Menurut dia, keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah. Gubernur memiliki posisi strategis sebagai koordinator di tingkat provinsi untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional.
Peran tersebut mencakup pemutakhiran data kemiskinan hingga mengoordinasikan program para bupati dan wali kota agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026. Sementara angka kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi lima persen pada 2029.
Muhaimin memastikan berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah akan terus didorong melalui program pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti turut mengapresiasi tren penurunan kemiskinan di Jawa Tengah.
Menurut Amalia, angka kemiskinan di provinsi tersebut menunjukkan tren penurunan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” kata Amalia.
Tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang masih berada di angka 11,8 persen pada 2021 berhasil ditekan menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Angka tersebut turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan itu diperkirakan membuat sekitar 59,39 ribu penduduk keluar dari kategori miskin.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan capaian tersebut tidak terjadi secara instan. Pemprov Jateng menerapkan pendekatan collaborative government dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Luthfi menjelaskan, penanganan kemiskinan diarahkan secara menyeluruh pada setiap keluarga miskin. Perbaikan rumah tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti pemeriksaan kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.
Pendekatan tersebut dilakukan agar persoalan kemiskinan tidak hanya ditangani dari satu sisi.
Salah satu hasil kolaborasi berbagai sumber pembiayaan adalah penanganan sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2025.
Di sisi lain, dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti program graduasi atau dinyatakan keluar dari jerat kemiskinan.
Upaya pengentasan kemiskinan juga diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
Realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja.
Pemprov Jateng kini mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah, terutama kawasan perdesaan.
Daerah pesisir, kawasan pertanian dan lahan kering, hingga wilayah perbukitan mendapatkan pendekatan berbeda. Strategi tersebut dilakukan agar program yang diberikan benar-benar sesuai dengan potensi dan persoalan masyarakat setempat.
Luthfi menegaskan, pola penanganan kemiskinan harus bergeser dari sekadar memberikan bantuan sosial menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” katanya.
Untuk memperkuat berbagai program tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun pada 2026 untuk penanganan kemiskinan.
Dengan dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga diikuti meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.(HS)
