HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan terjadi penimbunan plastik di tengah isu kenaikan harga bahan baku global. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, Pemprov juga mulai mendorong percepatan penggunaan bioplastik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia, menjelaskan bahwa lonjakan harga plastik dipicu gangguan rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Selat Hormuz. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga naphta, bahan baku utama plastik.
“Kenaikan ini berawal dari terganggunya pasokan global akibat ketegangan politik di Selat Hormuz, sehingga harga naphta ikut melonjak,” ujar Emmy saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).
Ia menyebut, harga naphta naik signifikan dari sekitar 600 dolar AS per ton menjadi 900 dolar AS per ton. Lonjakan tersebut otomatis mendorong kenaikan harga plastik yang paling terasa dampaknya di sektor makanan dan minuman.
Menurutnya, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM di sektor pangan menjadi pihak paling terdampak, karena plastik digunakan sebagai kemasan utama. Sementara sektor lain seperti furnitur dan tekstil relatif lebih ringan terdampaknya karena hanya menggunakan plastik sebagai kemasan sekunder.
“Tekanan paling berat dirasakan IKM dan UMKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens. Sektor lain tetap terdampak, tetapi tidak sebesar industri makanan dan minuman,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan langkah jangka pendek dengan memperketat pengawasan distribusi plastik. Bersama aparat kepolisian, pemerintah akan turun langsung ke lapangan guna mencegah praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, kampanye pengurangan plastik sekali pakai juga akan kembali digencarkan, antara lain melalui penggunaan tumbler, tas belanja pakai ulang, serta pembatasan konsumsi plastik.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan monitoring bersama kepolisian untuk mencegah penimbunan, sekaligus memperkuat gerakan pengurangan plastik sekali pakai,” tegas Emmy.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, Pemprov mendorong penggunaan bioplastik berbahan baku alami seperti pati singkong. Meski saat ini harganya masih lebih tinggi dibanding plastik konvensional, penggunaan bioplastik dinilai perlu mulai diterapkan secara bertahap.
Emmy menyebut, tahap awal substitusi dapat dilakukan sekitar 20 hingga 30 persen sebelum diperluas secara menyeluruh. Di sisi lain, Pemprov juga mendorong transformasi menuju industri hijau (green industry).
Pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya diyakini mampu menekan biaya produksi hingga 20 persen atau lebih. Efisiensi tersebut diharapkan dapat mengimbangi kenaikan biaya akibat penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan.
“Kita harus mulai bertransformasi menuju industri hijau, baik untuk IKM maupun industri besar. Penghematan energi bisa menjadi solusi untuk menutup kenaikan biaya produksi,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mulai beradaptasi dengan penggunaan bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan.
“Kami mengimbau masyarakat dan UMKM untuk mulai beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Tantangan ini justru bisa menjadi peluang untuk bertransformasi,” pungkasnya.(HS)
