HALO BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan program “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”, sebuah langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Program tersebut diluncurkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas, Sabtu (14/2/2026).
Mengusung filosofi kearifan lokal, Ngopeni Omah dimaknai sebagai merawat rumah—simbol pelayanan negara kepada rakyat—sementara Nglakoni Sesarengan menegaskan bahwa persoalan perumahan hanya bisa diselesaikan melalui kerja bersama.
Taj Yasin menegaskan, program ini dirancang sebagai jawaban konkret atas beragam persoalan perumahan di Jawa Tengah, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang tinggal di hunian tidak layak.
“Kita hadir dengan berbagai skema bantuan. Ada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rumah subsidi bagi warga yang belum memiliki rumah, hingga penanganan backlog perumahan yang didukung pemerintah pusat dan daerah,” ujar Taj Yasin.
Ia menyebut, capaian Jawa Tengah dalam menekan angka kekurangan rumah merupakan buah dari sinergi banyak pihak. Dukungan datang dari berbagai elemen, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional, Bank Jateng, hingga kolaborasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota.
“Penanganan backlog di Jawa Tengah semakin membaik. Bahkan, kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai provinsi dengan capaian penanganan backlog terbanyak,” jelasnya.
Meski demikian, Taj Yasin mengakui tantangan penyediaan rumah masih besar. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan tetap konsisten menjaga kolaborasi.
“Ini tidak mungkin dikerjakan Pemprov sendirian. Kita harus bareng-bareng—pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan mitra lainnya—demi masyarakat yang belum memiliki hunian layak,” imbuhnya.
Komitmen Pemprov Jateng di sektor perumahan juga mendapat pengakuan nasional. Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai provinsi peringkat pertama terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan 17.513 unit rumah layak huni dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau 100 persen dari target. Capaian itu meliputi peningkatan kualitas rumah sebanyak 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 240 unit, rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 120 unit, serta tiga unit rumah apung melalui CSR Bank Jateng.
Pada 2026, Pemprov Jateng menargetkan penyediaan 10.231 unit rumah dengan total anggaran Rp210 miliar. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas 10.074 unit rumah, pembangunan 100 rumah sederhana sehat, 40 rumah korban bencana dan relokasi, serta 17 unit rumah apung.
Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema “Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya”, Wagub juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 100 rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta. Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta diberikan kepada UMKM KUBE Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan dirancang sebagai payung besar solusi perumahan Jawa Tengah.
“Untuk MBR yang memiliki penghasilan namun belum punya rumah, kami siapkan rumah subsidi melalui skema FLPP dengan dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT. Untuk warga yang punya lahan tapi belum mampu membangun, ada program Omah Lestari bekerja sama dengan BKK BPR,” jelasnya.
Selain itu, bantuan RTLH disediakan bagi warga yang rumahnya rusak, relokasi untuk hunian di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi korban bencana.
“Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, CSR pelaku usaha, hingga Baznas, kita satukan dalam satu program,” tegas Boedyo.
Ia berharap program ini benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat Jawa Tengah dan mengajak warga untuk aktif berkonsultasi jika menghadapi persoalan perumahan.
“Ini program solusi. Monggo masyarakat menyebarluaskan dan jangan ragu berkonsultasi bila memiliki masalah perumahan,” pungkasnya.(HS)
