HALO SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa integritas adalah nilai dasar yang tidak bisa ditawar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola sumber daya negara. Tanpa integritas, menurutnya, profesionalisme birokrasi hanya akan menjadi jargon kosong.
Pesan tersebut disampaikan Sumarno saat melantik Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Unit Provinsi Jawa Tengah Periode 2026–2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Sumarno menyampaikan pesan moral dengan analogi sederhana namun mengena: pengalaman menjalankan ibadah puasa. Ia mencontohkan kehati-hatian seseorang saat berkumur ketika berwudu.
“Ketika puasa, kita berkumur lalu meludah berkali-kali. Kenapa? Karena takut ada air yang tertelan dan membatalkan puasa,” ujar Sumarno.
Padahal, lanjutnya, air wudu adalah air yang bersih, suci, dan halal. Namun kehati-hatian tetap dijaga. Dari situ, Sumarno mengajak ASN menarik pelajaran ke dalam praktik kehidupan birokrasi sehari-hari.
“Kalau yang halal saja kita begitu hati-hati, apalagi terhadap sesuatu yang jelas bukan hak kita,” tegasnya, disambut tepuk tangan para hadirin.
Sumarno menekankan, integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi dalam setiap pengambilan keputusan ASN—terutama ketika bersentuhan dengan anggaran, kewenangan, dan pelayanan publik. Ia meminta pengurus Korpri yang baru dilantik menjadikan organisasi ini sebagai motor penggerak profesionalisme ASN yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan nilai moral.
Sebagai Ketua Korpri Jawa Tengah, Sumarno juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan publik terhadap transparansi.
“Tanggung jawab dan amanah ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus terus meningkatkan kapasitas diri, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Itu tidak bisa dihindari,” ujarnya di hadapan 76 pengurus Korpri yang baru dilantik.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno turut mengapresiasi kiprah nyata Korpri Jawa Tengah dalam aksi-aksi kemanusiaan. Ia memaparkan, sepanjang tahun 2025, Korpri Jateng telah menyalurkan bantuan penanggulangan bencana sebesar Rp550 juta. Sementara pada awal 2026, organisasi ini kembali mengalokasikan anggaran Rp445 juta untuk penanganan bencana, termasuk di wilayah luar Jawa Tengah seperti Sumatera.
“Korpri ini bukan soal mau dapat apa, tapi mau berkontribusi apa. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua. Berkat itu, kita bisa hadir membantu masyarakat, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di provinsi lain,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah dinamika birokrasi modern, integritas tetap menjadi kompas utama ASN dalam mengabdi kepada negara dan masyarakat.(HS)
