in

Jabatan Kosong di Balai Kota, Birokrasi Semarang Mungkin Sedang Berlatih Autopilot

Gambar ilustrasi AI.

DI tengah hiruk-pikuk Kota Semarang yang sibuk dengan lalu lintas macet dan banjir, ada satu pemandangan aneh di gedung pemerintahan. Bayang-bayang kursi kosong menghantui kantor-kantor dinas Balai Kota, seolah-olah para pejabat itu sedang main petak umpet.

Bukan sembarang kursi, tapi posisi jabatan Eselon II yang banyak diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ya, Plt, sosok ajaib yang tiba-tiba harus jadi multitasking seperti koki warteg yang harus bisa masak, bikin es teh, dan sambil hitung uang kembalian.

Lihat saja daftarnya, Dinas Perdagangan yang seharusnya mengurus pasar-pasar tradisional, Disperkim yang tangani infrastruktur permukiman, Bapenda yang sibuk kejar pajak, Distaru yang urus tata ruang kota, Dinas Pendidikan yang awasi sekolah-sekolah, bahkan Sekretaris Daerah alias Sekda yang jadi tangan kanan wali kota.

Belum lagi beberapa jabatan lain yang totalnya 11 jabatan eselon II, plus satu camat, dan beberapa jabatan lurah yang juga masih kosong dan ditempati pejabat rangkap tugas. Ini bukan cerita fiksi, tapi fakta bahwa kekosongan ini sudah berlangsung cukup lama, sejak awal 2025.

Proses seleksi memang sudah digelar, tapi sepertinya Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti masih hati-hati sekali dalam memilih. Bukan karena kurang calon, tapi mungkin karena standar tinggi.

Ada desas-desus, untuk jabatan Sekda bahkan akan diambil dari luar lingkungan Pemkot Semarang, mungkin dari pejabat provinsi, pejabat di kementerian, atau daerah tetangga.

Alasannya, mungkin karena tidak banyak pejabat lokal yang penuhi syarat harus pernah pegang minimal dua posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang berbeda. Ini sesuai aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang bikin pencarian jadi seperti audisi pencarian bakat, tapi versi birokrasi.

Ironisnya, sementara warga Semarang sibuk antre urus izin usaha, para Plt ini harus bolak-balik kantor dinas karena rangkap tugas. Bayangin, satu orang pegang dua atau tiga jabatan sekaligus, seperti supir ojek online yang sambil jualan pulsa dan goreng pisang.

Hasilnya, pelayanan publik jadi agak lambat, meski tetap jalan. DPRD Kota Semarang pun sudah menyoroti ini, karena total ada 44 jabatan eselon kosong secara keseluruhan, termasuk lurah-lurah.

DPRD sempat mendesak pengisian cepat agar roda pemerintahan tak pincang. Tapi nyatanya, hingga akhir Desember 2025 ini, jabatan kosong tersebut belum juga diisi.

Pertanyaannya, apakah pimpinan daerah ragu-ragu karena takut salah pilih, atau justru ini strategi untuk hemat anggaran? Atau malah ingin dinas-dinas itu mudah dikontrol dengan remot dari lantai 8 Gedung Moch Ikhsan?

Hmmm.. tapi mungkin mungkin juga, para pejabat di Balai Kota Semarang lagi latihan jadi kota autopilot, di mana jabatan kosong bikin simple dan efisien untuk dikontrol.

Tapi serius, kekosongan lama ini disinyalir karena ketidakpercayaan atau kehati-hatian berlebih dari atasan. Wajar sih, memilih pejabat itu seperti pilih pasangan hidup, salah sedikit, bisa repot.

Namun, kondisi ini tentu harus dilihat dampaknya ke warga. Di Banyumanik, pelaksana tugas camat harus tangani urusan kecamatan yang padat penduduk, dari urusan kerakyatan, UMKM, sampai konflik antar-tetangga.

Sementara di dinas, koordinasi antar-dinas jadi agak kaku, seperti dansa tanpa musik.

Bukan berarti Semarang lumpuh total sih. Kota ini tetap maju, dengan proyek-proyek seperti pembangunan trotoar atau drainase pengendali banjir. Tapi kekosongan ini jadi celah lucu untuk kita renungkan: birokrasi kita terlalu rumit, sampai cari pengganti saja butuh waktu berbulan-bulan.

Mungkin butuh reformasi sederhana, seperti naturalisasi pejabat dari Belanda atau Singapura, seperti halnya pemain sepak bola di tim nasional. Siapa tahu, Semarang jadi kota pintar dalam semalam dengan program naturalisasi pejabat keturunan.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dengan latar belakangnya sebagai anggota DPR RI, pasti punya rencana matang untuk hal ini. Yang penting, warga tetap semangat dan percaya pada pemimpin yang telah kita pilih di Pilkada, karena pada akhirnya, pemerintahan itu untuk rakyat, bukan cuma soal siapa duduk di kursi mewah.

Untuk sementara mari kita ngopi di warung kucingan pinggir jalan sambil menunggu pengumuman baru, karena hidup di Semarang tetap asyik, dengan gelas kosong atau penuh.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)

 

 

Bank Jateng Bersama Kemendes Perkuat Ekonomi Desa di Boyolali

Kecamatan Berdaya, Ikhtiar Menjawab Kebutuhan Warga dan Desa