JALAN Kaligawe Raya di Kota Semarang beberapa hari ini jadi sungai dadakan. Truk mogok tengah jalan, motor terperosok got yang tertutup air, sementara ada warga sibuk cari tempat mengungsi gara-gara air setinggi pinggang.
Dua nyawa raib, puluhan sekolah negeri tutup karena kelas jadi kolam renang gratis, dan kereta api dari Jakarta ke Surabaya dialihkan lewat selatan biar nggak ikut basah kuyup.
Jalur Pantura Semarang-Demak macet panjang, bahkan sampai enam kilometer. Pengendara ditunggu keluarganya di rumah, nunggu air surut sambil ngopi di kap mobil. Ini bukan hujan deras biasa, ini ritual tahunan yang bikin warga Semarang hafal lagu “Air Mata di Ujung Sungai” versi banjir.
Setelah seminggu genangan nggak surut, hujan deras datang lagi kemarin. Air naik 90 sentimeter di Kaligawe, cukup buat bikin KA Argo Bromo Anggrek muter-muter cari jalan kering. Jalan-jalan di tengah kota pun macet, karena jalur Semarang bawah dihindari pengendara.
Warga Jalan Padi Raya dan Gayamsari sudah capek “berenang ke pasar”, sementara petugas BPBD sibuk bagi-bagi selimut basah dan kirim bantuan perahu karet untuk evakuasi warga. Kerugian materi? Total miliaran rupiah hilang, tapi yang lebih nyesek, ada dua orang dikabarkan meninggal dunia akibat banjir ini. Belum lagi gatal-gatal kulit gara-gara air kotor, atau anak-anak yang libur sekolah tapi belajar berenang paksa.
Nah, di saat warga Semarang ini megap-megap cari solusi, pemkot malah asyik main rekrutmen. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti umumkan rencana tempatkan satu tenaga ahli (TA) swasta di setiap OPD.
Ya, setiap!
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang adalah 27 dinas dan badan, ditambah dengan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satpol PP, dan 16 kecamatan. Total ada 46 OPD jika semua unsur ini dihitung.
Konon, untuk TA OPD tersebut honornya mencapai Rp 7 juta per orang per bulan, standar tenaga ahli luar negeri yang katanya bakal bantu koordinasi.
Hitung yuk: Jika ada 37 OPD saja yang “ditempeli” TA, total ada 37 orang x Rp 7 juta = Rp 259 juta sebulan.
Setahun? Rp 3,1 miliar lenyap begitu saja dari kas daerah untuk membiayai mereka.
Uang segitu bisa apa? Beli beberapa pompa air mobile buat hisap banjir Kaligawe setiap hujan. Atau bangun tanggul beton di Pantura, lengkap pagar pembatas anti-motor nekat.
Bahkan, cukup buat bayar gaji ratusan petugas gotong royong yang standby 24 jam, lengkap sepatu karet dan life jacket.
Tapi enggak, Pemkot Semarang pilih ahli yang tugasnya… mungkin hanya dampingi kepala dinas ngopi sambil bahas program tahun depan.
Katanya sih buat tingkatkan kinerja, tapi kok rasanya seperti ngumpulin tim sukses versi baru? Pilwakot kemarin saja rame, sekarang OPD rame ahli.
Ironinya, OPD Penanggulangan Bencana dapat ahli khusus buat koordinasi, tapi banjir masih datang tepat waktu seperti tamu undangan rutin. Dinas PU dapat ahli proyek, tapi got mampet tetep mampet, Kali Semarang tetep ngambang sampah.
Ahli Lingkungan Hidup? Mungkin tugasnya hitung berapa plastik di air banjir. Sementara warga, ya sudah, berenang saja sambil doa besok nggak hujan. Ini seperti dokter spesialis jantung yang sibuk rekrut asisten marketing, padahal pasiennya lagi sesak napas.
Banjir ini bukan cuma soal hujan. Semarang kota pesisir, subsidence tanahnya cepat, got tersumbat, dan drainase ala kadarnya. Tiap tahun janji pompa air raksasa, tapi ujung-ujungnya proyek mangkrak atau anggaran habis buat rapat evaluasi.
Sekarang, tambah tenaga ahli swasta yang katanya S1 minimal, tapi pengalaman ngendali banjir? Entahlah. Mending rekrut dukun pengendali air dari dusun, gratis tapi mantranya ampuh.
Warga Semarang sudah speechless. Mereka nuntut tanggul nyata, bukan janji manis.
Uang miliaran buat tenaga ahli, lebih berguna buat gali kanal baru, embung, atau bersihkan sedimen di Kali Garang. Kalau tenaga ahli beneran jago, buktikan dulu: besok hujan deras, Kaligawe kering kerontang.
Akhir kata, Semarang butuh pengendali air sungguhan, yang pegang kunci pompa bukan kunci proyek. Selamat berenang, Semarang!(Tulisan ini disempurnakan AI-HS)
