HALO SURAKARTA – Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan fitur terbaru Kertas Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Keker Baja), pada aplikasi Sistem Informasi Barang/ Jasa (Simon Baja).
Fitur layanan ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sebab, fitur ini dirancang sebagai panduan kerja yang komprehensif dan sistematis, berisi langkah-langkah serta checklist yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan pihak terkait lainnya. Panduan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga serah terima hasil pekerjaan.
“Kertas kerja ini bukan sekadar dokumen administrasi tambahan, melainkan alat bantu kerja untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Tengah,” kata Plt. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, Rusli Sofian Murwanto di sela acara peluncuran sekaligus bimbingan teknis (bimtek) di SMK Negeri 4 Surakarta pada 28 Oktober 2025.
Kegiatan ini, diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
Menurut Rusli, fitur ini menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas di setiap tahapan pengadaan.
Fitur ini merupakan gagasan dari Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah, Syah Reni Ratna Dewi. Layanan ini menjadi langkah nyata Pemprov Jateng dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas.
Adapun dalam kegiatan Bimtek ini, dilakukan pendalaman pemanahan mengenai penggunaan fitur Keker Baja, simulasi pengisian formulir dan checklist untuk berbagai jenis pengadaan, penguatan manajemen risiko melalui identifikasi dan mitigasi potensi hambatan, serta penyesuaian penerapan layanan tersebut agar sejalan dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Melalui penerapan fitur Keker Baja, diharapkan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Jateng menjadi lebih tertib, terukur, transparan, dan berkualitas. Selain itu, sekaligus memperkuat komitmen Jawa Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berbasis integritas dan profesionalisme.(HS)
