HALO SEMARANG – DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah kota setempat untuk menjembatani kesulitan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan survei terkait kegiatan sensus ekonomi. Terutama petugas di lapangan mengalami kesulitan untuk menemui atau memperoleh data yang dibutuhkan terhadap perusahaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, bahwa menjembatani itu diperlukan karena pentingnya kebutuhan data bagi petugas untuk mendapatkan hasil yang valid mengenai kondisi perekonomian.
“Kami mendorong Pemkot Semarang untuk bisa mendukung terkait pendataan atau urvei oleh BPS dalam mencari data yang dibutuhkan. Karena selama ini kalau ingin melihat kondisi ekonomi secara nasional maupun daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan petugas dari hasil melakukan observasi langsung, tatap muka di masyarakat,” ujar Mualim, Jumat (26/7/2024).
Bahkan Pemerintah Kota Semarang, menurutnya perlu memanggil perusahaan dan dievaluasi perizinannya jika tidak kooperartif kepada petugas sensus.
“Sehingga kalau membutuhkan data dari pengusaha ternyata sulit untuk dimintai datanya, Pemkot bisa untuk menjembatani dan bila perlu dipanggil agar lebih kooperatif, tapi kalau memang sulit bisa saja tak usah dikasih izin atau dievaluasi izinnya dan dicabut. Intinya ada sanksi atau dikasih teguran terhadap pengusaha tersebut,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta pemkot atau dinas terkait bisa turut aktif mendampingi petugas yang melakukan pendataan di masyarakat agar berjalan baik. Mengingat pentingnya data tersebut yang nantinya untuk sebagai pedoman pembuatan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait komponen pemicu inflasi, penghasilan masyarakat, dan tingkat perekonomian secara menyeluruh.
“Kalau datanya valid bisa dijadikan rujukan semua pihak dalam upaya membuat kebijakan pemerintah yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Statisti Ahli Muda BPS Kota Semarang, Dewi Fenti Ekasari mengaku bahwa terkait pendataan di lapangan petugas masih kesulitan ketika akan mendata, terutama terhadap sektor industri atau mengenai keuangan sebuah perusahan.
“Karena ketika mau didata keuangannya di masing -masing sektor usaha mereka punya tingkat kesulitan yang beda,” terangnya, baru-baru ini.
Sehingga, kata Dewi, pihaknya menggandeng Pemerintah Kota Semarang untuk mendampingi petugas saat melakukan pendataan tersebut. Mengingat pentingnya data yang akan dikumpulkan dari semua sektor usaha.
“Responden atau sektor usaha yang akan disurvei, yakni mulai dari pedagang, home industri, lembaga keuangan, pariwisata, restoran, hotel dan industri serta usaha lainnya. Sebab, dalam Sensus Ekonomi 2026 nanti, semua sektor usaha didata, mulai dari rumah tangga sampai perusahaan besar juga didata,” katanya.
“Alhamdulillah setelah disosialisasikan kepada pengusaha terkait implementasi Sensus Ekonomi perkiraan tingkat responden sekarang ini mencapai 85 persen, naik dibandingkan dengan jumlah dari tahun 2016 lalu,” imbuhnya.
Peningkatan responden ini, dikarenakan pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan para stake holder dengan Focus Group Discussion ( FGD), sehingga dukungan dari instansi yang ada sekarang pun jadi meningkat.
“Sebelumnya, petugas survei sulit untuk mendata terutama dari sektor industri atau perusahaan, bahkan surat izin untuk pendataan hanya sampai di pos satpam saja. Dengan alasan, perlu koordinasi dengan Kantor Pusat dari perusahaan perwakilan yang ada di Semarang tersebut, dan ada yang memang tidak bersedianya pengusaha saat akan ditemui karena tidak terbiasa untuk diwawancarai atau disurvei,” ujarnya. (HS-06)
