HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan tidak ada alokasi anggaran untuk menggulirkan bantuan sosial (bansos) pada pelaksanaan PPKM Mikro Darurat yang berlaku mulai hari ini 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, tidak ada arahan khusus dalam pemberian bansos kepada masyarakat. Hanya saja, sebelum PPKM Mikro Darurat disahkan, terdapat instruksi Kemenko PMK untuk percepatan penyaluran bansos.
“Di Jawa Tengah tidak diarahkan pada PPKM Mikro Darurat, pernyataan pusat itu ada Menko PMK Pak Muhajir hanya percepatan penyaluran bansos,” ungkap Harso saat dihubungi, Sabtu (3/7/2021).
Harso menuturkan, meski tidak ada alokasi anggaran bansos pada PPKM Mikro Darurat, bansos rutin dari Kementerian Sosial disalurkan kepada masyarakat. Percepatan penyaluran bansos terus dikebut demi menstabilkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Tiap tahun rutin dilakukan dari Kementerian Sosial. Berarti bansos yang sudah ada (dipercepat) dari pemerintah pusat baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako, maupun yang Bantuan Sosial Tunai (BST),” tuturnya.
Ia menyebut, karena waktu tidak panjang, tidak ada lagi alokasi khusus untuk bansos. Jikapun ada, lanjutnya, pada PPKM Mikro Darurat pada 11-25 Januari 2021 lalu juga diberikan. Kendati demikian, pihaknya terus gencar menggalakkan program Jogo Tonggo.
“Seperti tahun 2020 itu tidak ada lagi karena waktunya pendek. Terus kalau ada kan mulai Januari, jadi ini PPKM Mikro Darurat tidak ada lagi bantuan sembako bansos, yang ada itu Jogo Tonggo,” ujarnya.
Bahkan, Harso menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini tidak menganggarkan bansos.
“Kita tergantung anggaran juga, cuma di tahun 2020 saja. Di tahun 2021 baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak menganggarkan,” paparnya.
Pihaknya selama ini lebih mendukung masyarakat yang inisiatif melakukan gerakan Jogo Tonggo dengan membantu mendirikan dapur umum. Melalui Badan Ketahanan Pangan, lanjutnya, stok kebutuhan sehari-hari diberikan kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.
“Misalnya ada kasus di satu RW warganya banyak yang terpapar Covid-19 kemudian isolasi mandiri, dan inisiatif sendiri membangun dapur umum. Sehingga pemerintah di sana melalui Badan Ketahanan Pangan itu memberikan beras, lauk pauk dari dana desanya,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait, guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) Mei-Juni 10 juta KPM.
“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama, agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” kata Muhajir, seperti dirilis Setkab.go.id, Jumat (2/7/2021).
Percepatan penyaluran bansos ini, juga merupakan upaya menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi.
“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” ujar Muhajir.(HS)