HALO BREBES — Pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan sebanyak 30 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Jumlah tersebut melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya dan menjadi bagian dari percepatan program nasional tiga juta rumah.
Peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit,” kata Maruarar.
Menurutnya, peningkatan alokasi BSPS di Jawa Tengah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga memperluas jangkauan program BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan daerah yang belum mendapat alokasi, tahun ini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dipastikan menerima program tersebut.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujarnya.
Selain fokus pada perbaikan rumah warga, Maruarar menegaskan program bedah rumah juga harus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia meminta material bangunan yang digunakan berasal dari pelaku usaha lokal.
“Barang-barang seperti bata dan genteng diusahakan dibeli dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat ikut bergerak,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyinggung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang memberikan akses pembiayaan berbunga rendah bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah maupun mendukung usaha kecil.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan RTLH di wilayahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ara yang telah memberikan bantuan terkait bedah rumah. Ini sangat membantu Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Luthfi.
Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni di Jawa Tengah masih cukup besar, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak menjadi kunci percepatan penanganan RTLH.
Selain dukungan dari APBN melalui BSPS, Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan penanganan 5.000 RTLH melalui APBD Provinsi pada 2026. Khusus Kabupaten Brebes, target dari APBD Provinsi mencapai 249 unit.
Tak hanya itu, dukungan juga datang dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Baznas. Secara keseluruhan, penanganan RTLH dari sumber CSR dan Baznas di Jawa Tengah pada 2026 ditargetkan mencapai 1.550 unit, terdiri atas Baznas 750 unit, Djarum 500 unit, dan Bank Jateng 300 unit.
Dengan demikian, total target penanganan RTLH di Jawa Tengah tahun 2026 mencapai 36.550 unit. Rinciannya, 30.000 unit dari APBN melalui BSPS, 5.000 unit dari APBD Provinsi, serta 1.550 unit dari CSR dan Baznas.
Sementara di Kabupaten Brebes sendiri, total target penanganan RTLH mencapai 514 unit, terdiri atas 215 unit dari BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, dan 50 unit dari CSR/Baznas.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, yang turut hadir dalam peluncuran program tersebut menilai kebutuhan bedah rumah di masyarakat masih sangat besar sehingga program perlu terus diperkuat.
“Ke depan, untuk 2027 dan seterusnya, program ini harus terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang terjangkau. Program ini juga bisa memberdayakan UMKM, terutama toko bangunan lokal,” ujarnya.
Di tengah besarnya target pemerintah, harapan warga penerima bantuan pun mulai tumbuh. Nunung, salah satu penerima BSPS, mengaku bersyukur rumahnya yang rusak akhirnya bisa diperbaiki.
“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah lama ingin renovasi tapi uangnya tidak cukup. Terima kasih atas bantuan ini,” ujar ibu dua anak tersebut.
Adapun penerima BSPS diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki legalitas tanah atau rumah yang jelas.(HS)
