HALO PEKALONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, pada 2023 mendatang masih tetap mempertahankan program prioritas, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Gambaran tersebut disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE MM, dalam acara Konsultasi Publik untuk Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.
Melalui acara tersebut, masyarakat berkesempatan menyampaikan berbagai aspirasi, sebagai bahan pertimbangan Pemkab Pekalongan, dalam merumuskan untuk kebijakan dalam draft awal penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023.
Lebih lanjut Fadia mengatakan, dalam pelaksanaan tiga program prioritas pembangunan tersebut, masih banyak terdapat pekerjaan rumah bagi Pemkab, yang harus segera diselesaikan dalam masa masa jabatan Fadia. Hal itu supaya masyarakat Kabupaten Pekalongan bisa hidup lebih baik.
‘’Jadi pada tahun 2023, pandangan kami akan tetap fokus pada program kesehatan gratis, yang cukup menggunakan KTP yang sudah berjalan sejak 1 Januari lalu. Juga pendidikan gratis sampai tingkat SMA, pemberian bantuan kepada penunggu pasien tidak mampu di rumah sakit, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. PR-nya untuk jalan rusak dan jembatan tidak layak masih banyak sekali,’’ kata dia, seperti dirilis Pekalongankab.go.id.
Dengan banyaknya pekerjaan rumah tersebut, Pemkab Pekalongan terus berusaha menaikkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
Menurut Bupati Fadia, masyarakat tidak akan bisa hidup layak, jika akses jalan dan jembatan yang sangat esensial tidak memadai.
‘’Pada tahun 2021 kemarin kami anggarkan Rp 55,6 milyar, dan pada 2022 sebesar Rp 138, 3 milyar. Saya berharap untuk tahun 2023, akan meningkat untuk penganggaran infrastruktur,’’ kata dia.
Lebih lanjut disampaikan, melalui konsultasi publik untuk penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, Pemab berharap dapat menyerap sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.
Nantinya, berbagai masukan dari masyarakat itu, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun draft awal RKPD Tahun 2023.
‘’Memang untuk rancangan awal tahun 2023 ini, saya dengan pak sekda dan seluruh kepala OPD, lebih banyak ingin mendengarkan masukan dari masyarakat Kabupaten Pekalongan. Karena untuk membangun Kabupaten Pekalongan ini, saya tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama membuat Kabupaten Pekalongan menjadi hebat dan luar biasa. Itu yang selalu saya tanamkan,’’ kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar SSos MSi, juga menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan wadah bagi masyarakat, untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sehingga kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan 2023, bisa tepat sasaran, tepat guna, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas.
‘’Tujuan acara hari ini adalah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Jadi ini adalah media konsultasi yang tentu saya kita harapkan pada pertemuan hari ini, muncul masukan-masukan dari bapak atau ibu, terkait draft rancangan awal RKPD 2023,’’ kata Sekda Yulian Akbar.
Sekda Yulian Akbar juga menuturkan untuk seluruh OPD, untuk tetap bisa menjaga komitmen bersama mewujudkan visi misi pembangunan di Kabupaten Pekalongan yaitu membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata dan berbudaya gotong-royong.
Sehingga menurut Yulian, perangkat daerah harus bisa memenuhi target-target pembangunan dalam dinasnya masing-masing karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan untuk menyokong suksesnya pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
Selain itu Plt Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi SSos MSi, juga menuturkan bahwa acara konsultasi publik, merupakan acara yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan kegiatan lanjutan setelah Musrembang.
Menurut Anis, untuk menyusun sebuah RKPD Kabupaten Pekalongan 2023, diperlukan masukan dan saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Sehingga RKPD yang akan disusun tersebut, bisa menjadi produk yang dihasilkan secara bersama-sama, bukan hanya dari unsur pemerintah, melainkan masyarakat juga berperan.
‘’Ini untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat dengan tujuan sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 bisa tepat sasaran,’’ ungkapnya. (HS-08)
