in

Setiap Pendamping PKH di Kota Pekalongan Ditargetkan Graduasi 24 KPM per Tahun

Kegiatan pendamping PKH Kota Pekalongan. (Foto : pekalongankota.go.id)

 

HALO PEKALONGAN –  Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Pemerintah Kota Pekalongan, menargetkan setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), mampu menggraduasi sedikitnya 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahun.

Penerapan target tersebut merupakan upaya pemerintah, untuk mendorong peningkatan kemandirian KPM, sekaligus memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.

Sekretaris Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Nur Agustina, mengatakan bahwa target tersebut menjadi tantangan bagi 23 pendamping PKH, yang saat ini bertugas di Kota Pekalongan.

Dengan demikian, setiap pendamping diharapkan dapat menggraduasi rata-rata dua KPM setiap bulan, baik melalui graduasi mandiri maupun melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

“Targetnya setiap pendamping mampu menggraduasi 24 KPM dalam setahun atau rata-rata dua KPM setiap bulan. Graduasi bisa dilakukan melalui graduasi mandiri maupun melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi sesuai kondisi masing-masing keluarga,” kata dia, seperti dirilis pekalongankota.go.id.

Menurut dia, hingga pertengahan tahun 2026, capaian kinerja para pendamping dinilai cukup positif.

Rata-rata setiap pendamping telah berhasil menggraduasi sekitar enam KPM. Meski demikian, Dinsos-P2KB tetap memberikan keleluasaan kepada para pendamping untuk menyesuaikan target dengan kondisi riil masyarakat serta perkembangan usaha ekonomi keluarga di masing-masing wilayah dampingan.

Agustina menjelaskan, keberhasilan graduasi sangat ditentukan oleh intensitas pertemuan kelompok antara pendamping dan KPM.

Selain melakukan validasi data, para pendamping juga memberikan edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi keluarga.

“Kunci keberhasilan graduasi ada pada pendampingan yang dilakukan secara rutin. Dalam setiap pertemuan kelompok, pendamping tidak hanya melakukan validasi, tetapi juga memberikan edukasi agar KPM semakin mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik,” tutupnya.(HS-08)

 

 

Aturan Baru Sebut Sosialisasi Tower Tak Wajib, Komisi II DPRD Batang Tetap Tekankan Aspek Sosial

Pembangunan Sudah 90 Persen, Wabup Banyumas Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat