HALO BANYUMAS – Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengungkapkan target, bahwa sekolah rakyat di wilayahnya sudah dapat beroperasi pada tahun ajaran baru, Juli 2026 ini. Saat ini proses pembangunan sudah mencapai 90 persen.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, ketika meninjau kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Banyumas, di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Jumat (3/7/2026).
Selain peninjauan, rangkaian kegiatan turut diisi sosialisasi tentang Sekolah Rakyat, di Aula Kecamatan Sumbang. Kegiatan sosialisasi ditujukan bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Dalam kegiatan peninjauan yang diikuti pula oleh Sekretaris Daerah Agus Nur Hadie itu, Wabup juga mengecek kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari ruang belajar hingga berbagai fasilitas penunjang lain.
Hal itu guna memastikan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah.
Progres pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat Banyumas saat ini, telah mencapai sekitar 90 persen, dengan sisa pekerjaan berupa tahap penyelesaian akhir atau finishing.
“Ini sekitar 90 persen. InshaAllah nanti Juli sudah selesai, karena memang dikejar untuk tahun ajaran baru,” kata Lintarti seperti dirilis banyumaskab.go.id.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat Banyumas dilengkapi beragam fasilitas, di antaranya ruang pembelajaran, asrama putra dan putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, kantin, gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer.
“Fasilitasnya lengkap jadi memang sangat bagus dalam menunjang proses pembelajaran nantinya,” ucapnya.
Sementara itu, dalam sambutannya saat sosialisasi, Wabup Lintarti menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membentuk generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
“Kami berharap program Sekolah Rakyat ini mampu membentuk generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Lintarti.
Ia menegaskan bahwa sasaran program tersebut adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nasional atau Pendataan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Keluarga (P3KE), sehingga peran serta masyarakat dinilai penting agar proses pendataan, seleksi, dan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan.
Lintarti turut mengajak seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam SK Tim Transisi Sekolah Rakyat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mempersiapkan perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju Sekolah Rakyat permanen.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam SK Tim Transisi Sekolah Rakyat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mempersiapkan perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju Sekolah Rakyat permanen,” ajaknya.
Sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci agar proses transisi berjalan lancar dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berlangsung optimal.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat sekitar diharapkan dapat memahami tujuan dan manfaat Sekolah Rakyat serta turut mendukung keberadaannya, termasuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di sekitar lokasi pembangunan. (HS-08)
