HALO SEMARANG – Ribuan demonstrasi Penolakan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengamuk di depan Kantor DPRD Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (22/8/2024).
Meski dihadang polisi, para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu menerobos dan merusak pintu masuk sisi utara gedung DPRD Jateng. Mereka naik pitam karena DPR berupaya merevisi putusan MK soal UU Pilkada.
Bentrokan juga terjadi antara para mahasiswa dengan kepolisian. Petugas kemudian melakukan skema-skema penanganan kepolisian seperti menyemprotkan air dari water cannon dan menembakan gas air mata.
Massa pun sempat membubarkan diri. Namun mereka kembali lagi ke depan gerbang itu dan kembali melanjutkan orasinya. Hanya saja kericuhan masih terjadi lagi. Karena sulit menjaga kondusifitas, petugas kepolisian pun memaksa mereka untuk membubarkan diri dengan menerjunkan tim pemecah massa.
Dalam pantauan pukul 13.45 WIB, situasi di depan pintu gerbang sisi utara DPRD Jateng sudah mulai nampak sepi. Namun petugas kepolisian masih siaga manakala massa kembali lagi.
Ketua BEM Undip, Farid Darmawan mengaku, nekat melakukan aksi demo karena merespon pernyataan DPR RI soal merevisi putusan MK terkait UU Pilkada. Farid menganggap jika langkah DPR tidak mewakili rakyat sama sekali.
“Kita kesini untuk mendesak, karena mereka sedang rapat di DPR RI sana. Kita melakukan gelombang di setiap daerah untuk penolakan terhadap apa yang dilakukan dari DPR itu sendiri,” ujarnya di lokasi.
Pihaknya pun menuntut agar DPR RI membatalkan merevisi putusan MK UU Pilkada. Padahal MK sedang berupaya berbenah terkait apa yang terjadi pada Pilpres kemarin.
“Kami menolak praktik nepotisme, praktik politik dinasti yang mana ini banyak dilakukan oleh rezim saat ini,” bebernya.
“Jokowi terlalu banyak cawe-cawe, kemarin Pilpres pun juga di Pilkada saat ini. Banyak hal yang kita lihat lah kejadian yang tidak mengenakan,” imbuhnya. (HS-06)
