HALO SEMARANG – Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, melahirkan tiga klaster kerja sama baru antardaerah, yakni ketahanan energi, pembangunan giant sea wall di lima provinsi, serta pengelolaan sampah.
Tiga sektor strategis tersebut melengkapi enam klaster kerja sama yang sebelumnya telah disepakati oleh 10 gubernur anggota FKD-MPU pada Juni 2025 lalu. Enam klaster itu meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, rapat kerja tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan antardaerah melalui kolaborasi lintas sektor.
“Sepulangnya teman-teman ke wilayah masing-masing, saya berharap hasil rapat kerja ini segera ditindaklanjuti. Output-nya adalah eksplorasi potensi wilayah dan penguatan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/5/2026).
Forum FKD-MPU sendiri beranggotakan 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Luthfi, isu energi, pangan, dan pengelolaan sampah kini menjadi tantangan bersama yang tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja. Karena itu, kolaborasi lintas provinsi dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan daerah di tengah dinamika global.
Ia menyoroti dampak geopolitik internasional yang turut memengaruhi harga energi dunia hingga dirasakan di tingkat daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta mulai memperluas pengembangan energi baru terbarukan secara bersama-sama.
“Persoalan sampah juga menjadi prioritas nasional melalui target zero sampah 2029. Kita harus bergerak lebih cepat, kalau bisa zero sampah pada 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik dari daerah yang sudah berhasil,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa 10 provinsi anggota FKD-MPU menyumbang sekitar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta agar seluruh rencana aksi yang telah disepakati benar-benar diwujudkan secara konkret.
Menurutnya, sektor energi dan pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera mendapat perhatian serius.
“Presiden sudah mengarahkan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Transformasi menuju kendaraan listrik juga harus dipercepat. Kalau bisa, seluruh gubernur mulai menggunakan kendaraan listrik,” ujarnya.
Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya konektivitas distribusi pangan antardaerah agar pasokan bahan pokok tetap terjaga dan harga stabil di seluruh wilayah.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro menjelaskan, hasil rapat kerja para gubernur akan segera ditindaklanjuti melalui forum perangkat daerah pada Juni 2026 mendatang.
“Setelah rapat kerja ini, nanti kepala OPD terkait akan menyusun rencana aksi dari seluruh bidang kerja sama yang sudah disepakati,” katanya.
Ia menambahkan, dari enam klaster kerja sama yang disepakati pada 2025, sektor pariwisata menjadi salah satu yang progresnya paling terlihat. Saat ini, sejumlah dinas pariwisata dari 10 provinsi tengah mematangkan paket wisata lintas daerah dalam satu jalur perjalanan terpadu.
Tak hanya itu, sebanyak 12 BUMD pangan dari 10 provinsi juga mulai membangun jaringan distribusi pangan bersama. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan pembuatan dashboard pangan terpadu yang memuat data stok dan harga pangan antarwilayah secara real time.
“Ke depan, bukan tidak mungkin akan terbentuk holding pangan antardaerah untuk memperkuat distribusi dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.(HS)
