HALO SEMARANG – Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah membenahi data pangan nasional, menyusul temuan di sejumlah daerah, mengenai ketidaksesuaian data.
Di sejumlah daerah, diketahui data menunjukkan surplus produksi pangan, tetapi harga komoditas tersebut justru makin mahal.
Hal itu diungkap anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, seusai Komisi XI melakukan pertemuan dengan BI di Yogyakarta, DIY, beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan bahwa akar persoalan inflasi pangan, tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah.
“Data produktivitas pangan sering tidak akurat. Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabai merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan Bank Indonesia, Komisi XI menerima laporan bahwa inflasi DIY tetap terkendali karena ditopang oleh kuatnya konsumsi pelajar dan wisatawan.
Namun, Andi menilai pola tersebut tidak bisa digeneralisasi secara nasional.
“Tidak semua daerah seperti Yogyakarta. Di sini belanja mahasiswa dan turis besar sehingga inflasi terjaga. Tetapi di daerah lain, tanpa aktivitas seperti itu, kenaikan harga pangan sangat terasa,” kata Politisi Fraksi PAN ini, seperti dirilis dpr.go.id.
Andi menjelaskan contoh konkret mengenai ketidaksesuaian data produksi pangan nasional.
“Untuk telur ayam, tadi disampaikan bahwa ada produktivitas yang luar biasa bahkan ada selisih hingga setengah juta ton. Kalau benar surplus, harga mestinya turun. Tapi yang terjadi harga naik. Berarti ada data yang tidak sinkron,” kata Wakil Rakyat, dari Dapil Sulsel II ini.
Ia menegaskan bahwa perbaikan data dan komunikasi antarlembaga, harus menjadi fokus utama pemerintah.
“Intinya, data harus akurat dan terdistribusi dengan baik. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat. TPID harus punya data yang sama, supaya kebijakan inflasi bisa tepat,” tegasnya.
Komisi XI DPR RI berkomitmen menindaklanjuti temuan ini melalui pembahasan dengan kementerian terkait, Bank Indonesia, hingga pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data yang valid dan berpihak pada masyarakat. (HS-08)
