HALO SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk segera memasukkan produk-produk lokal dan unggulan di daerah mereka, ke dalam E-Katalog lokal.
Hal tersebut untuk mendorong peningkatan pembelian produk lokal, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Pengarahan dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
“Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, sekda (sekretaris daerah), yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu, segera bisa masuk pada E-Katalog Lokal,” kata Presiden, seperti dirilis Setkab.go.id.
Kepala Negara mengungkapkan, hingga saat ini, dari 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota, baru 46 pemerintah daerah yang mempunyai E-Katalog Lokal.
“Baru 46 pemda, padahal untuk membangun E-katalog Lokal ini syaratnya sudah enggak kayak dulu, dulu memang rumit, sekarang sangat simpel,” kata Presiden.
Presiden pun mengingatkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), untuk tidak mempersulit pengusaha lokal, yang ingin mendaftarkan produknya ke E-katalog.
Kepala Negara juga meminta jajaran terkait, agar mewaspadai produk-produk yang masuk ke E-katalog, dengan cara aggregator, yaitu produk impor yang membeli merek lokal, kemudian didaftarkan ke dalam E-katalog.
“Beli di sana, masukkan sini, beli merek, masukkan E-katalog. Ini yang harus dihindari. Casing saja yang lokal, dalamnya impor semuanya. Hati-hati dengan ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan asosiasi pengusaha lainnya, untuk mendorong para pengusaha lokal, agar menghasilkan produk berkualitas dengan desain dan kemasan yang menarik serta branding yang bagus.
“Sehingga nanti semakin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke E-katalog. Itu akan men-trigger ekonomi daerah, dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari,” ujarnya.
Dengan semakin banyaknya produk lokal yang masuk ke dalam E-katalog, Presiden berharap akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama yang mendukung produksi produk tersebut.
“Arem-arem masukkan di E-katalog, karena di dalamnya ada telur, ada daging, dan lain-lain misalnya, artinya apa? Pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita, akan bisa semuanya berputar. Kalau kapasitasnya enggak cukup pasti mereka akan ekspansi, kalau ekspansi artinya kalau permintaan banyak, ekspansi, artinya menambah tenaga kerja, membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita,” ujarnya.
Uang Rakyat
Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.
“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden pun menyampaikan kegembiraannya atas komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp 802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp296 triliun untuk BUMN.
Namun, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.
“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujarnya.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini.
“Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” kata dia. (HS-08)
