HALO SEMARANG – Tekanan inflasi di Jawa Tengah mulai menunjukkan tren yang lebih terkendali pada Maret 2026. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah di tengah upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,54 persen, lebih rendah dibandingkan Februari 2026.
Dari seluruh daerah di Jawa Tengah, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Wonosobo.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, mengatakan terkendalinya inflasi menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang mulai membaik memasuki triwulan pertama 2026.
Menurutnya, stabilitas indikator makro ekonomi yang tetap terjaga serta dukungan kebijakan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
“APBN terus hadir sebagai instrumen penting, baik dalam menjaga stabilitas maupun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bayu, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kinerja ekonomi Jawa Tengah hingga kini masih berada pada jalur ekspansi yang cukup kuat. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,37 persen secara tahunan, sementara pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,84 persen.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang masih solid di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan.
“Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, tingkat kemiskinan berada di 9,39 persen, dan ketimpangan juga menurun dengan Gini Ratio sebesar 0,350,” jelasnya.
Dari sisi fiskal, hingga akhir Maret 2026 realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp 27,15 triliun atau sekitar 20,73 persen dari target tahunan.
Penerimaan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 11,70 triliun, bea dan cukai Rp 13,30 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 2,22 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 25,81 triliun atau 26,67 persen dari pagu anggaran. Angka tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 7,45 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,36 triliun.
“Dengan perkembangan tersebut, APBN di Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp 1,34 triliun,” kata Bayu.
Ia menegaskan, belanja negara masih menjadi penggerak penting aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, kinerja APBD konsolidasi pemerintah daerah di Jawa Tengah juga dinilai cukup sehat dengan ruang fiskal yang masih terbuka.
Hingga akhir Maret 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 24,72 triliun atau 24,27 persen dari target. Pendapatan tersebut didominasi dana transfer sebesar Rp 18,53 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,19 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 13,94 triliun atau sekitar 12,71 persen dari target, dengan belanja operasional menjadi komponen terbesar.
“Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja pada periode selanjutnya,” ujarnya.
Secara umum, Bayu menilai kondisi fiskal Jawa Tengah hingga akhir Maret 2026 masih terjaga kuat. Pendapatan negara relatif stabil, sementara belanja pemerintah terus menjadi penopang aktivitas ekonomi daerah.
Dengan kondisi indikator ekonomi makro yang stabil dan tren perbaikan kesejahteraan masyarakat, Jawa Tengah dinilai memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.(HS)
