HALO SEMARANG – Sebanyak 22 stadion sepak bola di Indonesia, telah diaudit dan dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dalam keterangannya saat meninjau Kawasan 1B, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (24/2/2023).
“Dan sesuai dengan perintah saya kepada Menteri PU untuk mengaudit stadion sepak bola kita, ada 22 stadion,” kata Jokowi, seperti dirilis presidenri.go.id.
Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa 22 stadion tersebut merupakan stadion yang memiliki risiko tinggi untuk penyelenggaraan Liga Satu, Liga Dua, dan Piala Dunia U-20 pada 2023.
“22 stadion dengan kapasitas kurang lebih 20 ribu penonton dengan risiko tinggi selama Liga Satu dan Liga Dua dan juga untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023,” tandasnya.
Dari hasil audit dan evaluasi tersebut, Kepala Negara menjelaskan terdapat 5 stadion yang dinilai rusak berat.
Dari jumlah itu, empat di antaranya perlu direhabilitasi dan satu stadion perlu dibongkar.
“Kemudian 13 stadion rusak sedang perlu direnovasi, dan 4 stadion rusak ringan perlu direnovasi ringan,” sambungnya.
Adapun untuk Stadion Kanjuruhan, Presiden mengatakan bahwa saat ini masih sedang dalam tahap perencanaan ulang.
“Ini baru dalam proses redesign untuk rehabilitasi totalnya,” kata Presiden.
Untuk diketahui, Oktober 2022 lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan audit bangunan stadion sepak bola, yang digunakan oleh klub untuk berkompetisi di liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan upaya membangun standar keamanan stadion merupakan salah satu langkah transformasi sepak bola Indonesia, yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan Pemerintah Indonesia.
Langkah ini tertuang dalam surat yang disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Di dalam surat FIFA itu, ada lima hal yang diminta di situ. Pertama, adalah kita memastikan stadion tempat pertandingan itu, dia menjadi tempat yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Selain itu, langkah kolaborasi yang dilakukan adalah memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.
“Pihak Polri juga sekarang sedang merampungkan yang nanti akan menjadi peraturan Kapolri, yang dihimpun dari berbagai sumber aturan, baik itu dari Statuta FIFA, dari aturan internal PSSI [Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia] maupun aturan-aturan lainnya, sehingga kita akan jelas SOP [Standard Operating Procedure]-nya.
Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama; mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada; serta menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.
“Dalam surat itu dari FIFA kita diminta untuk benchmarking. Jadi kita melihat perbandingan-perbandingan dari pelaksanaan liga di negara-negara lain yang sudah established dan mana yang kita bisa adopsi itu sebagai cara kita untuk menyelenggarakan liga. Di samping itu, monitoring terhadap apa yang sudah kita putuskan,” kata Menpora.
Menpora pun mengapresiasi dukungan yang diberikan FIFA untuk transformasi sepak bola di tanah air.
“FIFA bertujuan baik, kalau saya lihat dari suratnya itu ingin membantu Indonesia untuk memperbaiki sepak bola Indonesia secara umum, khususnya kompetisi dan tragedi Kanjuruhan agar tidak terulang lagi. Kita harus merespons niat baik FIFA sebagai international federation dari sepak bola,” ujarnya. (HS-08)
