HALO SEMARANG – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perlu dikaji secara matang.
Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda, sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026) lalu.
Prabowo beranggapan integrasi Badan Geologi dan BMKG dapat memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire.
“Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan, dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Puan mengatakan DPR dapat mendukung kebijakan penggabungan, asalkan kajian menunjukkan langkah tersebut dapat membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif.
Karena itu, keputusan mengenai penggabungan menurutnya perlu didasarkan pada kajian yang jelas mengenai pembagian tugas dan manfaat kelembagaan.
“Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan kajian tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan maupun anggaran, tetapi harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi upaya mitigasi bencana.
“Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat,” tegas Puan.
Leading Sector
Selain penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti posisi geografis Indonesia, yang berada tepat di jantung jalur Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu zona paling aktif secara seismik dan vulkanik di dunia.
Puan pun menekankan pentingnya penanganan bencana terpadu lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap menjadi leading sector.
“Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Puan.
Tak hanya itu, Puan menambahkan bahwa Pimpinan DPR nantinya akan meminta pemerintah untuk mengulang pola penanganan terpadu serupa agar berbagai kendala di lapangan dapat segera tertangani dengan cepat.
“Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” tandas Puan.
Adapun sebagai solusi jangka panjang, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menggarisbawahi perlu adanya perumusan Pemerintah berupa langkah strategis lanjutan pasca-bencana guna mengantisipasi berbagai potensi risiko di masa mendatang.
Selain penanggulangan darurat, Puan mengingatkan Pemerintah mengenai pentingnya antisipasi terhadap dampak lanjutan yang mencakup berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan.
“Kemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana kedepannya itu harus segera ada solusinya,” lanjut Puan. (HS-08)
