HALO JEPARA – Penjabat (Pj) Bupati Jepara H Edy Supriyanta mendorong partisipasi aktif para camat dan petinggi (kades) se-Kabupaten Jepara, dalam mengusulkan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara H Edy Supriyanta, dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024, di Pendopo RA Kartini, Senin (4/03/2024).
Dalam acara itu dibahas pula rencana penggunaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa Tahun 2024.
Turut hadir dalam acara teesebut Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Edy Marwoto, Inspektorat Maria Ulfa, dan perwakilan dari Bank Jateng Cabang Jepara yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.
“Penyamaan persepsi, sinkronisasi kegiatan Pemkab dan Desa, serta tidak adanya penyimpangan, adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Pj Bupati Jepara, seperti dirilis jepara.go.id.
Agar sesuai tujuan Undang-undang Desa, dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) maupun bantuan keuangan lain, harus menjadi instrumen kemandirian desa yang dibuktikan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Akumulasi penganggaran APBDes mulai dari PADes, Dana Transfer, dan Pendapatan lain-lain yang sah 184 Desa di Jepara, rata-rata setiap tahunnya mencapai setengah triliun rupiah. Saya berharap, jumlah ini terus ditingkatkan untuk kesejahteraan dan pembangunan di Desa masing-masing,” ungkap H. Edy Supriyanta.
Selain itu, ia juga mengajak melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan sumberdaya lokal yang ada di Desa atau secara swakelola.
Sementara itu, Kepala Dinas Dinsospermades Edy Marwoto juga mengatakan bahwa baik bantuan dari Kabupaten maupun dari Provinsi saya perintahkan dan saya minta kepada bapak dan ibu semua, untuk dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan arahan dari KPK.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi bagi para Camat dan Petinggi, sehingga penggunaan Dana Desa dapat berdampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. (HS-08)
