HALO SEMARANG – Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera mengevaluasi regulasi yang mengatur penanganan perlintasan sebidang kereta api, guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan transportasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Evaluasi ini dinilai penting sebagai upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang terukur dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto, saat mengikuti agenda Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke perlintasan sebidang Stasiun Besar Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Menurutnya, ribuan perlintasan sebidang yang ada saat ini membutuhkan landasan regulasi yang mampu mengakomodasi beragam karakteristik dan tingkat resiko di lapangan.
“Saya menekankan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengecek kembali regulasi yang ada, sehingga penanganan perlintasan sebidang ke depan dapat berjalan sesuai roadmap dan memiliki arah yang jelas,” ujar Sofwan.
Ia menerangkan bahwa setiap perlintasan sebidang menghadapi kondisi yang berbeda, baik dari sisi volume lalu lintas harian kendaraan, frekuensi perjalanan kereta api, maupun perkembangan kawasan di sekitarnya.
Oleh sebab itu, regulasi penanganan yang ada harus mampu memberikan panduan yang lebih spesifik sesuai kondisi masing-masing lokasi.
Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut pemerintah perlu memastikan aturan yang berlaku saat ini masih relevan dengan dinamika transportasi yang terus berkembang.
“Peraturan menterinya masih relevan atau enggak? Jangan-jangan peraturan menterinya masih harus di-update,” katanya.
Melalui evaluasi regulasi yang ada, Sofwan berharap penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah dapat menciptakan sistem penanganan yang lebih terstruktur.
Harapannya, upaya ini bisa meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan serta meminimalkan potensi kecelakaan di masa mendatang. (HS-08)
