HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terus mendorong Pemerintah Kota Semarang bisa memberikan layanan transportasi massal yang lebih efisien dan nyaman. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat berpindah ke moda transportasi umum sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas udara, efek dari dampak gas buang atau emisi dari kendaraan pribadi.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, saat menjadi narasumber Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang bertempat di Quest Hotel Semarang, Rabu (10/12/2025).
“Kalau pelayanannya bagus, masyarakat otomatis akan berpindah menggunakan transportasi massal untuk berangkat kerja maupun mobilitas dari rumah ke tempat lainnya,” ujarnya.
Pihaknya juga setuju jika ada kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mewajibkan sekali dalam satu pekan, setiap karyawan tidak memakai kendaraan pribadi ke kantor.
“Kalau ini dilakukan akan luar biasa mengurangi jumlah polusi dari kendaraan pribadi oleh pegawai di lingkup Pemkot Semarang. Sehingga bisa menjadi contoh instansi lain, maupun kampus bisa ikut bersama mengikuti gerakan positif tersebut,” katanya.
Aturan tersebut, kata Pilus, sapaan akrabnya, sebagai upaya untuk membuat udara di Semarang lebih baik dan sehat. Pemkot Semarang harus bisa mengawali dan menjadi contoh sebelum mengajak masyarakat yang lebih luas.
“Ini salah satu upaya, seperti tiap Minggu yang digelar Car Free Day (CFD) sejak pagi sampai jam 10, meski hanya diberlakukan 2-3 jam sangat mengurangi cemaran polusi di udara,” paparnya.
Pilus juga menyoroti usia armada BRT Trans Semarang yang rata-rata sudah perlu diremajakan. Karena masa pakainya sudah lebih dari 5-7 tahun. Hal itu tentu dampaknya pada masalah asap kendaraan yang dapat menggangu pengendara lain maupun dampak lingkungan.
“Solusinya adalah setiap karyawan disediakan armada khusus untuk mengangkut dari rumah ke pabrik atau kawasan industri yang berada di sekitar Semarang, Kabupaten Demak, Kendal dan Kabupaten Semarang, sekaligus mengatasi beban di jalan raya saat jam sibuk agar tidak terlalu macet. Pemkot Semarang juga harus bisa berkoordinasi dengan pemkab lainnya, dan provinsi dalam hal untuk menyediakan angkutan untuk pekerja. Setiap buruh disiapkan shelternya, dan diangkut ke kawasan industri saat berangkat dan pulang kerja,” kata Pilus.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Safrinal Sofaniadi mengatakan, bahwa dalam rangka mengurangi dampak polusi udara dari emisi, adalah dengan melakukan penanaman pohon yang bisa menyerap polusi. Dari data yang dimilikinya penurunan emisi transportasi cukup signifikan, yaitu pada hari libur atau CFD atau saat jalan raya lengang.
“Aturan yang diterapkan dalam sepekan satu kali tidak memakai kendaraan pribadi ke kantor itu juga bisa signifikan mengurangi emisi. Penurunan gas emisi selama satu tahun jika dihitung sebesar 5.000 ton,” imbuhnya.
Pengamat sekaligus Pengajar Teknik Lingkungan Undip, Haryono Setyo Huboyo mengatakan, bahwa kualitas udara di Kota Semarang masih terbilang cukup bagus. Meski jumlah kendaraan yang banyak dan pertumbuhan dari industri sebagai penyumbang polusi udara.
“Namun, juga masih terdapat banyak pepohonan yang cukup rindang dan daerah yang masih asri,” ujarnya.
Dia juga menekankan, bahwa faktor utama masyarakat untuk berpindah ke angkutan umum yakni pelayanan yang makin baik dan efektif. Selain jangkauannya yang luas dan juga aksebilitas makin mudah.
“Lalu juga memiliki layanan yang inklusif sehingga ramah bagi disabilitas, perempuan sehingga bisa menjadi pilihan mobilitas masyarakat untuk ke tempat kerja atau beraktivitas,” tegasnya. (HS-06)
