HALO SEMARANG – Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Andina Thresia Narang, mendorong agar upaya operasi water bombing dimaksimalkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lokasi yang sulit dijangkau jalur darat.
“Untuk mempercepat pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, kami berharap dukungan operasi water bombing dapat dioptimalkan sesuai kondisi lapangan,” kata Andina, baru-baru ini, seperti dirilis dpr.go.id.
Andina menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan.
“Sembari memastikan upaya pemadaman berjalan maksimal dan dampak karhutla dapat segera dikendalikan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat memberikan perhatian dan bantuan langsung bagi warga terdampak karhutla.
Pemerintah diminta melindungi kesehatan masyarakat, memastikan ketersediaan masker yang sesuai, layanan pemeriksaan kesehatan hingga obat-obatan.
“Serta ruang aman dari asap bagi warga yang membutuhkan, khususnya anak-anak, balita, dan lansia,” lanjutnya.
Di saat yang sama, ia juga menekankan dampak ekonomi masyarakat di tengah karhutla juga perlu diperhatikan.
“Termasuk membantu warga yang kehilangan pendapatan akibat terganggunya aktivitas dan mobilitas,” tuturnya.
Sebab, ia mengatakan, kondisi asap karhutla di Kalimantan Tengah saat ini tebal dan masih terdapat banyak titik api yang sulit dijangkau oleh relawan pemadam.
Oleh karenanya, situasi karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga kesehatan dan perekonomian masyarakat.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius seluruh kementerian dan lembaga agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, baik melalui pemadaman maupun perlindungan langsung bagi masyarakat terdampak,” tuturnya.
Beli Pesawat
Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mendorong Indonesia membeli pesawat pemadam seperti yang dimiliki Jepang. Pesawat semacam itu dibutuhkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Ia menilai, karhutla yang memicu kabut asap, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, penambahan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana, dinilai perlu dipertimbangkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Syarief berharap pengalaman menghadapi karhutla dan kabut asap selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa.
“Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.
Dia menambahkan, persoalan karhutla, kabut asap, dan berbagai bencana lain sudah berkali-kali disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Berbagai kejadian tersebut, juga harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah, agar memperbaiki upaya pencegahan dan penanganan bencana ke depan.
“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” kata Syarief.
Terkait anggaran penanganan bencana, Syarief mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan pos anggaran bagi pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk menangani bencana di masing-masing wilayah.
“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” kata dia. (HS-08)
