HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan program mudik dan balik rantau gratis Lebaran 2026. Program tahunan ini ditujukan untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Jawa Tengah yang hendak pulang kampung maupun kembali ke perantauan.
Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, bersama perwakilan pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta unsur dunia usaha, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (7/1/2026).
Sumarno menyampaikan, rapat koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh pihak siap berkolaborasi dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat mudik dan kembali ke perantauan dengan aman serta lancar.
“Yang kita lakukan ini untuk memudahkan saudara-saudara kita agar bisa mudik dengan aman dan selamat. Berbagai permasalahan di tahun-tahun sebelumnya tentu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan tahun 2026 bisa lebih baik,” ujar Sumarno.
Ia menegaskan, program mudik dan balik rantau gratis merupakan agenda rutin yang terus dievaluasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam setiap tahap persiapan.
Sumarno mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, hingga dunia usaha yang turut menyediakan armada transportasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh kendaraan dan kru yang bertugas wajib memenuhi standar keselamatan sesuai ketentuan pemerintah.
“Tidak boleh ada satu pun aspek keselamatan yang terabaikan. Armada dan kru harus benar-benar memenuhi seluruh instrumen persyaratan,” tegasnya.
Hingga saat ini, Pemprov Jateng telah menginventarisasi 349 unit bus dan 20 armada kereta api untuk melayani mudik dan balik rantau Lebaran 2026. Jumlah tersebut masih akan terus ditambah agar minimal menyamai capaian tahun sebelumnya, yakni 383 unit bus.
“Sampai saat ini masih ada pekerjaan rumah, karena jumlah armada kita masih di bawah tahun 2025. Tapi kita berupaya minimal sama, dan syukur-syukur bisa ada tambahan,” katanya.
Selain penambahan armada, Pemprov Jateng juga menerima masukan dari paguyuban peserta mudik dan balik rantau terkait penambahan titik pemberangkatan dan tujuan. Menanggapi hal itu, pemerintah provinsi akan melakukan pemetaan berdasarkan sebaran domisili peserta.
“Dengan titik keberangkatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Ini bagian dari upaya kita memberikan pelayanan terbaik,” jelas Sumarno.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pencermatan ulang untuk menetapkan titik-titik satelit pemberangkatan mudik maupun balik rantau 2026.
“Pemetaan ulang sebenarnya sudah kita lakukan, utamanya untuk peserta balik rantau gratis,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, menjadi salah satu titik utama dengan titik satelit di Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. Sementara Terminal Tipe A Mangkang dilengkapi titik satelit di Jepara dan Blora.
Adapun Terminal Tipe A Bulupitu, Banyumas, memiliki titik satelit di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga, guna menjangkau peserta dari wilayah barat Jawa Tengah.
Sebagai informasi, pelaksanaan mudik gratis direncanakan pada 16–17 Maret 2026, dengan titik pemberangkatan di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Jakarta Timur, PT Dirgantara Indonesia, Bandung, dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Sementara itu, balik rantau gratis akan dilaksanakan pada 27–28 Maret 2026. Untuk pendaftaran peserta, mudik gratis via bus akan dibuka mulai 4 Februari 2026, sedangkan pendaftaran kereta api dijadwalkan dibuka pada 11 Februari 2026.(HS)
