HALO JEPARA – Pemkab Jepara tidak menghentikan fasilitas rawat inap gratis, melainkan akan melakukan evaluasi dan lebih selektif dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Mudrikatun , dalam rapat dengan Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Senin (29/1/2024).
Rapat yang juga diikuti pimpinan perangkat daerah itu, dipimpin Ketua Komisi C, Nur Hidayat, bersama anggota Bambang H Ahmad Sholikhin, beserta Farah Elfirajun AG.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Mudrikatun, menceritakan awalnya fasilitasi dari Pemkab tersebut untuk membantu pasien rawat inap, yang belum ikut program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Tahun 2024 ini, bantuan rawat inap tersebut dipastikan masih digulirkan. Namun kategori penerima manfaatnya adalah khusus warga miskin, yang tak punya jaminan kesehatan.
Untuk keperluan tersebut, Pemkab Jepara menganggarkan dana sebesar Rp 9,34 miliar.
“Kita (Pemkab Jepara) tidak menghentikan, tetapi melakukan evaluasi. Dengan pendekatan prinsip efektif, efisien, dan selektif,” terangnya,
Alasan program Pemkab Jepara ini dilanjutkan, menurut Mudrikatun, karena masih ada warga miskin yang belum memiliki kartu JKN-KIS.
Kebijakan pemberian fasilitasi kesehatan ini, juga dinilai menjadi urusan wajib pemerintah.
Meski tetap berlanjut, tapi pemberiannya lebih selektif. Diperuntukkan bagi pasien kategori miskin yang belum ikut JKN-KIS.
Status ini dibuktikan dengan surat rekomendasi, dari petinggi desa setempat maupun dinas sosial (dinsos).
“Kita tentunya tetap membantu merawat. Tidak mengabaikan, dan tidak akan menolak masyarakat yang dalam kondisi darurat, dan sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Layanan rawat inap gratis kelas tiga tersebut hanya berlaku di dua rumah sakit di Jepara. Yakni RSUD RA Kartini dan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Hadlirin.
Berjalannya program bantuan kesehatan ini, beriringan dengan proses verifikasi kelayakan oleh dinsos.
Jika memenuhi kriteria warga miskin, otomatis akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Sehingga sewaktu-waktu kembali sakit sudah memiliki jaminan kesehatan. “Agar bisa lebih valid lagi, bersama-sama dengan dinsos. Selanjutnya akan diusulkan mendapat KIS,” tuturnya.
Langkah ini diambil agar fasilitasi bantuan lebih tepat sasaran. Jika upaya itu tak dilakukan, maka berakibat terjadi pembengkakan anggaran.
Dampaknya, program tersebut tidak bisa bergulir untuk periode satu tahun. Bahkan, dapat menambah utang pemerintah ke rumah sakit.
“Tahun 2023, kita masih punya tunggakan untuk bayar RSUD dan RSI Rp 9,275 miliar,” bebernya.
Kendati tengah berutang, Kepala Dinkes Jepara meyakinkan bahwa dua rumah sakit ini masih masih melayani program rawat inap gratis kelas tiga.
“Direktur RSUD dan RSI sudah kami panggil dan berikan pengarahan. Dengan kondisi apapun kita wajib untuk memberikan pertolongan. Terpenting ditolong dulu,” imbuhnya.
Bagi warga masyarakat yang mampu, didorong untuk mendaftar BPJS mandiri dan bagi warga miskin dilakukan pendataan kembali dan dipastikan punya Jaminan kesehatan BPJS / JKN KIS.
Kepada masyarakat, dia berpesan agar jangan mengurus kepesertaan JKN-KIS ketika sudah jatuh sakit.
Sebab fasilitas tersebut baru dapat digunakan setelah 14 hari oleh peserta baru.
Dengan program jaminan itu, setiap warga dipastikan memiliki akses layanan kesehatan tanpa kendala.
“Tugas kami selanjutnya adalah memfokuskan pelayanan kesehatan ke arah preventif dan promotif,” kata dia.
Agar jaminan pelayanan kesehatan ini menjangkau seluruh masyarakat Jepara, pihaknya mengajak keterlibatan pengusaha.
Mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bagi warga di lingkungan sekitar.
“Selain membayarkan jaminan kesehatan atas karyawannya, diharapkan juga bisa membantu dengan mengucurkan CSR di lingkungan sekitar untuk jaminan kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten, Jepara Nur Hidayat menekankan pentingnya menciptakan komunikasi efektif pada masyarakat.
Harapannya tak terjadi kesalahpahaman publik atas peraturan kebijakan yang berlaku.
“Aduan yang diterima itu sebagian besar karena adanya miskomunikasi yang tidak selaras. Berikan pemahaman kepada masyarakat,” kata dia.
Selain Kepala Dinas Kesehatan, yang hadir dalam kesempatan tersebut Direktur RSUD RA Kartini, Kepala BPKAD, Kepala Dinsospermasdes, dan Kepala Diskominfo. (HS-08)
