HALO SEMARANG – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan (Kamtib) sebesar Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027, mampu memperkuat strategi penegakan hukum, terhadap kejahatan judi online dan narkotika.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang lebih substantif, bukan hanya berdasarkan jumlah perkara maupun penangkapan.
“Anggaran sebesar itu tidak boleh hanya menghasilkan penambahan operasi dan penangkapan pelaku lapangan, tetapi juga harus bisa memutus bandar pengendali jaringan, aliran dana, serta aset hasil kejahatan judi online dan narkoba,” kata Abdullah, di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Legislator dari Fraksi PKB ini pun menjelaskan, anggaran fungsi Kamtib tersebut diarahkan untuk sejumlah output prioritas, di antaranya pemenuhan alat material khusus (almatsus), penanganan perkara judi konvensional dan judi online, tindak pidana narkoba, penyelundupan manusia, penguatan integritas ASN dan aparat penegak hukum, hingga pemulihan aset yang terkait perkara.
Anggaran itu juga mencakup layanan bantuan hukum serta operasi intelijen kontra-terorisme.
Karena itu, dia meminta kementerian / lembaga yang melaksanakan anggaran fungsi Kamtib menetapkan target berdasarkan jaringan kejahatan, bukan sekadar jumlah perkara yang berhasil ditangani.
Khusus kasus judi online dan narkotika berskala besar, indikator kinerja harus mampu menunjukkan sejauh mana jaringan kejahatan tersebut benar-benar dibongkar.
“Khusus untuk setiap kasus besar judi online dan narkotika, indikator kinerjanya harus mencakup siapa pengendali utama yang ditangkap, jaringan distribusi yang dibongkar, rekening yang dibekukan, aset yang dirampas, serta tindak pidana pencucian uang yang berhasil dibuktikan,” papar Abdullah, seperti dirilis dpr.go.id.
Abdullah juga mendorong kementerian/lembaga terkait membentuk joint financial investigation, khususnya dalam menangani kasus judi online dan narkotika bernilai besar.
Menurutnya, penelusuran aliran transaksi harus berjalan bersamaan dengan proses penindakan, sehingga aparat tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi dapat mengejar pihak yang mengendalikan dan membiayai jaringan.
“Penyelidikan transaksi harus dimulai bersamaan dengan penangkapan, bukan menunggu perkara pokok selesai,” terang politisi PKB tersebut.
Lebih lanjut, Abdullah menilai keberhasilan anggaran fungsi Kamtib 2027 harus tercermin dari kemampuan aparat memutus ekosistem kejahatan secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran daftar high-value target nasional agar jaringan yang sama tidak terus ditangani secara terpisah oleh masing-masing daerah.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berapa bandar yang kehilangan jaringan, berapa aliran uang yang diputus, dan berapa aset kejahatan yang tidak lagi bisa dipakai untuk membiayai operasi berikutnya,” kata Abdullah. (HS-08)
