HALO SEMARANG – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi rakyat, menyusul rencana aksi demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat, pada Kamis (27/8/2026) hari ini.
Ia pun mengimbau agar peserta demo menjaga ketertiban dalam melaksanakan aksi tersebut.
“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan Maharani, setelah menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Seperti diketahui, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Setidaknya ada empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutannya masing-masing.
Mengenai hal ini, Puan mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi demo untuk menjaga ketertiban.
“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” sebut mantan Menko PMK tersebut.
Sementara soal niat perwakilan aksi demo yang ingin bertemu pimpinan DPR, Puan menyatakan DPR terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelas Puan.
Selain pimpinan, DPR juga memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) di bidang masing-masing, yang juga biasa menerima aspirasi.
Puan mengatakan, pimpinan DPR maupun AKD bergantian menerima audiensi masyarakat.
“Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Untuk itu, Puan mengatakan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan menemui peserta aksi demo di DPR.
“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun (kemarin-Red) pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap Puan.
Sebagai informasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, kemarin juga menggelar audiensi bersama perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI, kemarin juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia, untuk mendorong kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan.
Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Tak hanya itu, pimpinan DPR bersama perwakilan alat kelengkapan dewan (AKD) pun terus menerima aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset.
Termasuk audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8) lalu.
“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya,” tutup Puan.
Harus Pulihkan Rekening
Sementara itu Komisi III DPR RI mendorong agar rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok, segera dipulihkan agar dapat digunakan kembali, apabila dalam proses penanganannya tidak ditemukan unsur pidana.
Dorongan tersebut disampaikan setelah muncul persoalan terkait rekening Botok yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya menerima telah masukan dari masyarakat mengenai rekening aktivis dan pihak tertentu yang tidak dapat digunakan, baik yang disebut sebagai pemblokiran maupun penundaan transaksi.
Komisi III kemudian mencermati persoalan tersebut dan melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya serta Direktur Utama Bank Mandiri.
“Komisi III, atas arahan pimpinan DPR, mencermati persoalan ini dan kami mengatakan sebaiknya rekening tersebut bisa diakses kembali oleh pemiliknya. Karena menurut kami, tidak ada hal ihwal terkait pidana dalam masalah tersebut,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, Komisi III berpandangan akses rekening tersebut perlu dikembalikan agar pemiliknya dapat menjalankan aktivitas seperti biasa.
Hal itu juga menjadi perhatian Komisi III karena persoalan rekening berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat menggunakan dana yang berada di dalam rekening tersebut.
Habiburokhman juga menegaskan, Komisi III telah meminta pihak kepolisian dan Bank Mandiri untuk segera mencari langkah penyelesaian terkait rekening tersebut. Ia berharap proses koordinasi yang dilakukan dapat menghasilkan kepastian mengenai status rekening sekaligus memungkinkan pemiliknya kembali menggunakan rekening untuk aktivitasnya.
“Kita menghadirkan Pak Kapolda, berkoordinasi Pak Kapolda dan Pak Dirut Mandiri. Kami minta untuk segera memulihkan rekening itu,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, rekening Bank Mandiri milik Botok menjadi perhatian setelah tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
Botok menyebut rekening tersebut berkaitan dengan aktivitas dan penghimpunan dana masyarakat, sementara pihak kepolisian menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan penundaan transaksi dalam rangka proses penyelidikan.
Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan yang disampaikan Komisi III DPR RI terkait persoalan tersebut.
Kepolisian juga memastikan proses yang dilakukan tetap memperhatikan prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Kami menghormati dan juga menyampaikan terima kasih Bapak Ketua Komisi III atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan penjelasan terkait informasi mengenai penghimpunan dana,” kata Kapolda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya menegaskan setiap langkah yang dilakukan dalam penanganan persoalan tersebut akan dilakukan secara objektif dan profesional dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.
Ia juga menyampaikan bahwa jajaran terkait akan memberikan penjelasan mengenai kronologi serta langkah-langkah yang telah dilakukan.
“Setiap langkah dilaksanakan secara objektif dan profesional dan tetap melibatkan asas berlakunya praduga tak bersalah,” kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama Mandiri, Riduan memastikan pihaknya akan segera mengaktifkan kembali rekening Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Riduan memastikan Mandiri memberikan layanan yang sehat dan prudent.
“Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti, Pak Direskrimum, apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi,” kata Riduan saat konferensi pers di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Riduan juga meminta maaf, jika peristiwa tersebut membuat publik tidak berkenan. “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan,” ucap dia.
Dia menyatakan Bank Mandiri akan selalu memegang amanah nasabah dan masyarakat dengan baik, untuk menyelenggarakan perbankan secara prudent, sehat, dan memberikan layanan terbaik. (HS-08)
