HALO SEMARANG – Sejak kasus Covid-19 meningkat dalam beberapa pekan terakhir, jumlah posko PPKM mikro di Indonesia pun mengalami peningkatan. Pemerintah daerah, terutama di wilayah dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi, dituntut untuk membentuk posko-posko, demi menekan laju penyebaran penyakit tersebut.
Pentingnya upaya penanganan Covid-19 melalui Posko PPKM Mikro tersebut, ditekankan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito.
Menurut dia, jika dilihat secara nasional, jumlah posko terbentuk memang terus mengalami peningkatan dalan delapan pekan terakhir. Jumlah posko yang semula 18.516, bertambah 1.166, menjadi 19.682 posko.
Jika dilihat pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, maka hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko. Peningkatan ini dikejar oleh DKI, dalam satu minggu terakhir, dengan kenaikan hingga 38,58 persen sehingga pembentukan posko di DKI Jakarta sudah mencapai 100 persen.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi yaitu sebesar 89,61 persen. Namun penambahan poskonya cenderung stagnan, selama delapan minggu terakhir.
Dengan rata-rata penambahan posko mingguannya, tidak lebih dari 1 persen. Padahal seharusnya, DIY dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49 persen kelurahan yang belum melakukannya.
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko.
Penambahan rata-rata mingguannya juga tidak lebih dari 1 persen pada 8 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan masih adanya sekitar 50-60 persen kelurahan di tiga provinsi ini yang belum membentuk posko.
Perkembangan pembentukan posko yang lambat ini, menurut Prof Wiku tidak dapat ditoleransi lagi. Hal ini karena wabah Covid-19 ini membutuhkan penanganan yang cepat dan posko merupakan infrastruktur yang dibutuhkan, agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif.
Perlu menjadi perhatian bahwa pengendalian bencana seperti pandemi ini berkejaran dengan waktu, maka semakin cepat dan tepat penanganan, maka situasi akan semakin dapat terkendali.
“Dimohon kepada seluruh provinsi ini, untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko, sehingga pelaksanaan PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif,” kata Wiku, seperti dirilis Covid19.go.id.
Lebih lanjut, Wiku menjelaskan bahwa berdasarkan kinerja posko yang dilaporkan, edukasi dan sosialisasi 3M menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko, disusul pembagian masker dan penegakan disiplin.
Perlu menjadi perhatian, bahwa penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing implementasinya masih rendah, yaitu di bawah 1 persen dari kegiatan yang telah dilakukan.
Kegiatan-kegiatan yang justru penting ini, harus segera dilakukan oleh posko masing-masing daerah, utamanya pada lima Provinsi penyumbang kasus tertinggi ini.
“Segera bentuk posko pada desa dan kelurahan yang belum membentuk, serta pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal karena posko yang berfungsi optimal akan sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus,” jelas Wiku.
Adanya keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam pelaksanaan fungsi Posko, juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Jumlah babinsa, bhabinkamtibmas, tim medis, relawan dan tokoh masyarakat yang terlibat komposisinya sesuai dengan kebutuhan dan melakukan tugasnya masing-masing.
Masyarakat juga harus terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko secara konsisten dan tidak hanya pada saat situasi genting saja. “Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6-7 minggu setelahnya,” kata Wiku. (HS-08)