PAGI di Pasar Johar Semarang selalu ramai, tapi akhir-akhir ini suaranya lebih kencang: “Cabai rawit Rp 80 ribu per kilo, Bu! Mau ambil dua ons aja?” Pedagang sayur mengipas-ngipas wajahnya yang basah keringat, sementara ibu-ibu rumah tangga menggelengkan kepala, hitung-hitungan di dompet tipis mereka jika mau beli daging ayam yang perkilonya mencapai Rp 40 ribu.
Di sisi lain kota, di kawasan Simpanglima dan Jalan Pemuda, deretan mobil dinas ber-AC dingin meluncur pelan, membawa pejabat ke rapat pagi. Mereka mungkin baru saja sarapan dengan menu makanan western, sementara warga biasa memilih antara beli nasi atau lauk saja. Inilah Semarang Desember 2025: kota yang katanya maju, tapi dompet rakyatnya sering berisi kartu-kartu subsidi.
Filosofi Jawa “nrimo ing pandum” muncul di sini seperti teman lama yang datang tanpa diundang. Arti sederhananya, terima saja apa yang sudah jadi bagian hidup, suka atau duka, asal sudah usaha dulu. Bukan menyerah begitu saja, tapi ikhlas setelah capek berjuang.
Di Semarang, nrimo ini jadi obat mujarab buat hadapi hari-hari yang penuh kejutan harga. Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi Jawa Tengah November lalu cuma 0,10 persen bulan ke bulan, tapi harga cabai rawit meroket ke Rp 80 ribu per kilo, telur ayam Rp 30 ribu per kilo. Bawang merah ikut naik, katanya gara-gara cuaca buruk. Pedagang resah, pembeli cuma bisa nyengir kecut sambil lihat isi dompet.
Tapi nrimo ala Semarang ini tak lepas dari panggung besar, pejabat yang sibuk pamer prestasi di tengah kantong rakyat bolong.
Ironis, proyek talut kali yang jebol tiap hujan deras, banjiri kampung miskin, tapi anggarannya menguap entah ke mana. Masyarakat kecil di bantaran sungai cuma bisa angkat ember, nrimo lagi.
Lalu ada cerita nepotisme yang seperti sinetron tak ada habisnya. September 2025, integritas Pemkot Semarang anjlok di mata publik, gara-gara wacana untuk penempatan tenaga ahli OPD dari eksternal, dugaan jual beli jabatan, dan penempatan orang dekat di posisi kunci pemerintahan. Delapan kepala dinas masih kosong sampai Oktober, diisi Plt yang katanya “sementara”, tapi rasanya permanen.
Di pertengahan tahun, juga ada isu tentang orang dekat pemimpin kota ini tiba-tiba pegang dan kendalikan proyek. Kolusi ini bikin anggaran bocor pelan-pelan, seperti keran yang tak pernah ditutup rapat. Sementara itu, BPS laporkan kemiskinan kota turun tipis ke 3,80 persen tahun ini, atau 74 ribu orang, tapi garis kemiskinan naik jadi Rp 570 ribu per kapita per bulan.
Yang bikin nrimo ini tambah pahit adalah gaya hidup pejabat yang seperti iklan liburan premium. Flexing di media sosial makin marak, dari foto jalan-jalan sampai makan malam di restoran bintang lima. Kinerja aparatur negara yang dibayar pakai uang pajak, malah hanya haha-hihi, nongkrong di cafe saat jam kerja.
Sementara harga beras premium Rp 15 ribu per kilo, tapi buat keluarga miskin, itu sudah setengah hari gaji. Pejabat debat prioritas APBD 2026 di ruang ber-AC, sementara pedagang di Pasar Peterongan hitung receh buat beli cabai yang melejit.
Nrimo ing pandum seharusnya datang setelah ikhtiar, bukan jadi alasan diam saja. Orang Jawa bilang, usaha dulu, baru terima hasilnya dengan senyum. Tapi di Semarang, ikhtiar rakyat seperti lari marathon: capek, tapi garis finishnya bergeser terus.
Masyarakat kecil nrimo karena capek, bukan karena rela. Mereka tetap antar anak sekolah, jualan di pinggir jalan, dan ketawa di warung kopi: “Proyek mangkrak lagi? Ya sudah, nrimo. Tapi es tehnya tambah es batu, Mas, biar dingin hatinya.”
Suatu hari, nrimo ini mungkin berubah jadi gerakan kecil: warga tak lagi tepuk tangan dari pinggir, tapi ikut pegang mikrofon, orasi tentang isu kerakyatan yang tak pernah sedikitpun dipikirkan para pejabat. Karena pejabatnya hanya fokus pada empat hal, ekonomi, kekuasaan, popularitas, dan elektoral.
Namun, hidup harus tetap jalan, dengan senyum yang setengah ikhlas, setengah getir. Nrimo wae, tapi jangan lupa aduk kopinya, siapa tahu manisnya datang tiba-tiba.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
