HALO SEMARANG – Presiden Joko Widodo membahas Kawasan Industri Terpadu Batang dalam kunjungan kembali ke Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.
Kawasan yang bertempat di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang ini dikembangkan, selain untuk menjadi salah satu tumpuan pembangunan industri di Indonesia, juga memberikan peluang kerja yang luas-luasnya bagi masyarakat lokal.
“Mengapa kita membuka kawasan industri di Batang ini? Satu saja yang dijawab. Kita ingin membuka lapangan kerja yang berjumlah besar. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju,” kata Presiden dalam sambutannya sebelum peninjauan.
Pengembangan kawasan di wilayah tersebut merupakan salah satu yang ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang memerlukan banyak tempat di Tiongkok.
Lebih kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri lengkap ini.
Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut dirancang untuk membangun tiga zona, yaitu manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.
“Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahap pertama akan menyiapkan kurang lebih 450 hektare lebih dulu,” kata Presiden, dari situs resmi Sekretariat Negara, Senin (30/6/2020).
Sebagai salah satu nilai tambah dan daya saing, pemerintah mengonsepkan kawasan industri untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia.
Perizinan akan dipegang langsung oleh pemerintah, dan para investor hanya perlu didukung tanah dalam jangka panjang di kawasan khusus industri yang harus disediakan tersebut.
“Sudah saya perintahkan kepada menteri dan Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia baik itu dari Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, atau dari negara manapun menyediakan pelayanan yang baik-baik,” kata Presiden.
Saat ini, Indonesia memang harus meningkatkan daya saingnya untuk dapat mendatangkan investasi yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja.
Presiden mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat kalah dengan negara-negara lain yang juga sibuk berbenah, untuk memberikan kemudahan dan pelayanan untuk investasi yang masuk ke negara mereka.
Tahun 2019 lalu, dari sekian banyak perusahaan multinasional yang merelokasi bisnis mereka dari Tiongkok, ambil alih dari perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.Tentu saja hal itu tidak ingin terjadi kembali pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
“Kalau mereka meminta izin di sana satu bulan, ya kita bisa melihatnya. Kalau mereka ngurus di tempat lain, ya kita harus bisa dua hari. Harus punya daya saing yang baik,” kata Presiden.
“Jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan, kita dapat melihat,” kata Presiden.
Untuk diketahui, saat ini terdapat tujuh perusahaan yang sudah menerima relokasi usaha mereka ke Indonesia.
Diperkirakan relokasi tersebut akan mendatangkan nilai investasi sebesar 850 juta dolar AS dan mampu mengurangi kurang dari 30.000 tenaga kerja lokal. Bidang usaha perusahaan yang akan melibatkan industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan yang semuanya berorientasi ekspor.
Selain itu, terdapat 17 perusahaan yang juga berkomitmen untuk melakukan relokasi atau diversifikasi usaha mereka ke Indonesia.
“Ini juga saya sampaikan kepada para menteri dan Kepala BKPM untuk terus membicarakan dan dikejar. Disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin kita berikan baik itu urusan lahan, izin, listrik, gas, dan yang lain-lain,” kata Presiden.
Hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan masyarakat yang ingin menjadi anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang.(HS)