HALO PATI – Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan penataan Sungai Juwana, mengemuka dalam reses DPRD Jateng Masa Sidang I 2021, oleh Alwin Basri di Kabupaten Pati.
Penyerapan aspirasi dilakukan di sejumlah tempat, yakni di Desa Pekalongan dan Desa Tawangrejo, keduanya di Kecamatan Winong, serta di Desa Pakes dan Bendo Katon Kidul, keduanya di Kecamatan Tayu.
Alwin Basri yang juga anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu, mengatakan sejumlah petani yang ditemuinya mengaku kesulitan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, terutama jenis urea, TSP, dan ZA.
Padahal peredaran pupuk sudah sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK). Sebagian dari mereka juga sudah memegang kartu tani.
Alwin berjanji akan mengkomunikasikan persoalan kelangkaan pupuk ini, dengan sejumlah stakeholder. Namun demikian dia juga menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi, diutamakan untuk para pemegang kartu tani.
Adapun untuk petani yang tidak memilikinya, bisa masuk pada E-RDKK, sesuai jumlah yang tercantum dan jangan sampai mengubah data riil yang ada.
“Akan kami komunikasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Provinsi Jateng. Ketika ada kekurangan pupuk bersubsidi, kemungkinan belum masuk RDKK. Sebab petani yang tidak masuk RDKK, tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan harus membeli yang nonsubsidi. Ini menjadi dilema kita,” kata dia, seperti dirilis dprd.jatengprov.go.id.
Selain pupuk, soal pengerukan dan penataan tanggul Sungai Yuwana, juga mengemuka dalam pertemuan Ketua Komisi D itu dengan masyarakat. Sebagian warga berharap penataan alur sungai itu bisa selesai pada tahun ini. Terlebih lagi, luapan sungai tersebut kerap menjadi banjir di sejumlah tempat.
Mengenai hal itu, Alwin mengemukakan, untuk penataan sungai-sungai besar di sepanjang pantura Jawa menjadi kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Untuk Sungai Juwana ditangani BBWS Pemali-Juwana.
“Memasuki musim penghujan ini, kami juga kerap mendapat laporan dari masyarakat tidak hanya di Pati. Kami akan koordinasikan lagi terutama langkah-langkah penanganan banjir. Kami di Komisi D akan mengundang BBWS Pemali-Juwana dan Dinas Pusdataru supaya bisa memberikan gambaran pekerjaan penanganan sungai dan antisipasi luapan sungai,” kata dia. (HS-08)