HALO SEMARANG – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata, kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak pemadaman listrik bergilir, selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa.
Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” tegas Mufti Anam, Selasa (23/6/2026), seperti dirilis dpr.go.id.
Selain masalah kerugian ekonomi, Mufti juga mengkritik sikap PLN yang terkesan tidak terbuka dan sering mengubah alasan, terkait penyebab mati lampu.
Alasan yang diberikan berubah-ubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik. Hal ini membuat masyarakat bingung dan merasa tidak mendapatkan informasi yang benar.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” kata Legislator Dapil Jawa Timur II tersebut.
Lebih lanjut, pemadaman listrik yang berlarut-larut ini juga mulai mengancam keselamatan dan nyawa warga.
Di media sosial, sempat viral keluhan orang tua yang anaknya kesulitan bernapas di rumah sakit karena alat penyedot lendir (suction) tidak bisa menyala akibat mati lampu.
Bahkan di dapil Mufti, terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga akibat masalah kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
“Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Di akhir keterangannya, Mufti menyoroti ironi Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia yang justru mengalami krisis listrik.
Ia meminta Pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang lebih mementingkan ekspor daripada kebutuhan dalam negeri, serta mengingatkan agar masalah ini jangan dijadikan alasan untuk menaikkan tarif listrik yang akan semakin membebani rakyat.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti,” kata dia.
Mufti mengingatkan PLN dan Pemerintah, bahwa saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia juga tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit.
“Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat, melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” kata Mufti tegas.
Ganggu Usaha
Tanggapan juga disampaikan anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya.
Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat.
“Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat,” kata Rivqy, Senin (22/6/2026).
PT PLN (Persero), kata Rivqy, harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang tengah terjadi.
“Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya, bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, tegasnya, PLN harus memperbaiki sistem komunikasi publik dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
“Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal,” ujar Rivqy.
Ketua DPR RI Puan Maharani, juga mendorong PT PLN Persero mengevaluasi dan memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa selama beberapa pekan terakhir.
Menurutnya, evaluasi tersebut mendesak dilakukan karena pemadaman listrik berdurasi cukup panjang dan berulang telah berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk ekonomi kerakyatan.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan teknis pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan.
Puan mengatakan, pemadaman listrik bergilir telah memengaruhi produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Gangguan tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, dia akan memastikan PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal.
Menurut Darmawan, PLN memahami berbagai kesulitan yang dialami masyarakat akibat gangguan sistem kelistrikan tersebut dan memastikan melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan.
“PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” ujar Darmawan.
BUMN listrik pelat merah itu juga mulai memasok batu bara kalori menengah atau medium rank coal, mulai disalurkan ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa.
Langkah itu dilakukan perusahaan untuk memperkuat pasokan energi primer pembangkit listrik, sekaligus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Ia mengatakan pasokan batu bara disalurkan baik ke PLTU milik PLN maupun pembangkit milik mitra perusahaan atau Independent Power Producer (IPP).
“Saat ini proses penyaluran medium perengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa,” tandasnya. (HS-08)
