HALO SEMARANG – Dampak kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini mulai terasa di berbagai sektor, termasuk pariwisata Indonesia.
Namun menurut anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, Indonesia dapat mengambil sisi postif, yakni dengan adanya peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri, sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional, berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.
“Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak, dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” kata Novita, di Jakarta, Senin (7/4/2025), seperti dirilis dpr.go.id.
Data dari Mastercard Economics Institute (2023) mengungkapkan bahwa pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata USD 1.200 per perjalanan ke luar negeri.
Dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis.
“Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Legislator perempuan asal Trenggalek itu menegaskan, krisis bukan alasan untuk stagnasi. Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis adalah ruang bagi lahirnya inovasi.
“Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, serta menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.
“Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ujar legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu.
Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai bahwa pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap.
“Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia. Ia harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” kata dia.
Penyeimbang
Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, juga menegaskan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional, dalam menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan tarif dagang dari Amerika Serikat (AS).
Pernyataan ini merespons kebijakan ‘Tarif Timbal Balik’, yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump, terhadap produk impor dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menurut Menpar Widiyanti, Indonesia mampu mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama yang bebas dari hambatan perdagangan.
“Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa menjadi penyeimbang. Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang. Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas Rupiah dan cadangan devisa,” ujar Menpar Widiyanti.
Menpar Widiyanti mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk memperhatikan tiga strategi utama dalam menghadapi dinamika perdagangan global:
1. Pariwisata Sebagai “Ekspor Jasa” Penyeimbang
Dengan kekayaan alam, seni budaya, juga kreativitas masyarakat yang ada, Indonesia memiliki potensi inheren pariwisata yang sangat tinggi. Namun, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara yang hadir di Indonesia saat ini masih sangat terpusat di destinasi tertentu.
Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di seluruh daerah untuk bersiap dan beraksi, memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global untuk menggiatkan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.
Kesiapan destinasi, produk wisata, usaha pariwisata, tenaga kerja, hingga promosi yang terarah perlu diupayakan secara terintegrasi.
Didukung upaya promosi dan pengembangan yang Pemerintah lakukan, Kemenpar optimistis upaya ini akan menjadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan menjadi “ekspor jasa” penyeimbang.
2. Optimalisasi UMKM dan Ekonomi Lokal Penyedia Jasa Pariwisata
Kemenpar mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, potensi pariwisata Indonesia yang luas tidak hanya terbatas di destinasi tertentu saja, tetapi juga dimulai dari desa.
Kemenpar terus mengembangkan desa wisata dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis pariwisata di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekspor manufaktur yang terkena dampak tarif.
3. Fokus pada Pengembangan “High-Quality Tourism”
Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di semua destinasi untuk tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan, namun juga mengusahakan pengalaman wisata berkualitas yang menarik pengeluaran berwisata lebih tinggi.
Data historis menunjukkan, segmen wisatawan yang rela mengeluarkan biaya untuk pengalaman wisata berkualitas relatif memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi harga global.
Kemenpar mengidentifikasi, ruang untuk pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk mengembangkan hal ini masih terbuka luas dan Kemenpar mendukung penuh upaya ini. Inilah juga yang Kemenpar bawa dalam program unggulan “Pariwisata Naik Kelas”, yang berfokus pada sektor maritim, gastronomi, dan wellness.
Dengan langkah-langkah ini, Menpar Widiyanti optimistis bahwa sektor pariwisata tidak hanya mampu menopang perekonomian nasional di tengah tekanan eksternal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah global. (HS-08)
