HALO SEMARANG – Polri menyampaikan data terbaru, terkait penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, menyebutkan ada 2.287 orang korban TPPO yang telah diselamatkan sejak 5 Juni hingga 9 Agustus 2023.
“Jumlah korban TPPO yang telah diselamatkan sebanyak 2.287 orang,” kata Brigjen Ramadhan dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).
Menurut Ramadhan, berdasarkan hasil anev penanganan TPPO Satker Bareskrim dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 9 Agustus 2023 adalah laporan polisi sebanyak 752 laporan.
Brigjen Ramadhan mengatakan ada 898 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka selama periode tersebut.
Dia mengungkap para tersangka itu melakukan TPPO dengan berbagai modus.
“Modus yang dilakukan, pekerja migran ilegal pembantu rumah tangga sebanyak 514, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 219, dan eksploitasi anak sebanyak 59,” tutur Brigjen Ramadhan.
Brigjen Ramadhan menyatakan penindakan TPPO semakin, berhasil setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat Satgas TPPO.
Ramadhan menyampaikan pesan Jenderal Sigit selaku Kapolri agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
Dia mengimbau masyarakat, untuk memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi, agar pekerja mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.
Sementara itu menurut informasi dari mediahub.polri.go.id, dalam kurun waktu 5 Juni hingga 6 Agustus 2023, satgas TPPO Polri telah 2.275 orang korban.
Dengan demikian sejak saat itu hingga 9 Agustus terdapat penambahan 12 orang.
“Modus yang dilakukan, pekerja migran ilegal pembantu rumah tangga sebanyak 511, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 217, dan eksploitasi anak sebanyak 57,” ujar Brigjen Ramadhan.
Ramadhan menyatakan penindakan TPPO semakin berhasil setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat Satgas TPPO.
Ramadhan menyampaikan pesan Kapolri agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Mengimbau masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi, agar mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum. (HS-08)
