HALO SEMARANG – Video Presiden Joko Widodo memberi arahan tegas kepada Kabinet terkait penanganan Covid-19, menjadi viral sejak dirilis tanggal 28 Juni 2020 lalu.
Padahal, arahan tersebut disampaikannya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis, 18 Juni 2020.
Jokowi awalnya menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar, padahal suasana sedang darurat karena pandemi corona.
“Saya perlu ingatkan, belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” sebut Jokowi dalam sidang kabinet.
Soal penyerapan anggaran memang menjadi salah satu tolak ukur kekecewaan Jokowi.
Beberapa kementerian dianggap “lamban” dalam membelanjakan anggaran APBN, dan berdampak pada lemahnya ekonomi masyarakat.
Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI per tanggal 29 Juni 2020, ada beberapa lembaga yang penyerapan APBN 2020 memang masih rendah, namun ada pula yang sudah tinggi.
Untuk urutan paling tinggi dalam penyerapan anggaran adalah Kementerian Sosial.
Kementerian yang dipimpin Juliari P Batubara ini tercatat sebagai lembaga kementerian yang meraih peringkat tertinggi dalam realisasi belanja APBN 2020 per tanggal 29 Juni 2020 hingga di atas 50%. Dengan pagu Anggaran Rp 104,4 triliun, realisasi Anggaran terserap Rp 61,4 triliun (58,80 %).
Kemudian posisi Kedua, diikuti Kementerian Keuangan dengan anggaran Rp 45 triliun, terserap Rp 22 triliun (49,4 %).
Kemudian posisi ketiga diikuti Badan Intelijen Negara dengan Anggaran Rp 5,2 triliun, terserap Rp 2,5 triliun (48,6%).
Keempat, Kementerian Perdagangan dengan Anggaran Rp 2,9 triliun terserap Rp 1,35 triliun (46,4%) dan kelima, Kementerian Kesehatan dengan anggaran Rp 79 triliun terserap Rp 36,6 triliun (46,3%).
Urutan lima lembaga paling buncit ada Kementerian Pariwisata (14,8%), Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan bebas dan pelabulan Batam (13,4%), Lembaga Sandi Negara (12,4%),Badan Pengembagan Wilayah Suramadu (8,28%), dan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan penyerapan masih di agka 3,1% dari total Anggaran Rp 3,9 triliun. Tercatat 85 lembaga dengan realisasi rata-rata K/L Rp 4 Triliun (39,19%).
Sebagai informasi, sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta yang berlangsung Kamis 18 Juni 2020 dihadiri para menteri. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menterinya yang tidak ada kemajuan signifikan.
“Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada,” ucap Jokowi dengan nada meninggi, dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyoroti kinerja beberapa kementerian yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran APBN 2020.
Dia pun mengaku jengkel melihat kinerja para menteri yang dinilai masih biasa-biasa saja. Padahal, saat ini negara tengah menghadapi situasi yang tidak normal akibat pandemi virus corona (Covid-19).
“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis,” ujar Jokowi.
Jokowi juga memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus corona. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.(HS)