HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk dalam 10 kandidat pemerintah provinsi pada penilaian nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026. Capaian ini ditopang berbagai program perlindungan bagi pekerja rentan, mulai dari pengajar keagamaan lintas agama hingga petani tembakau.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen memaparkan berbagai upaya tersebut di hadapan Tim Penilai Tingkat Pusat di Pullman, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Taj Yasin hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Dalam pemaparannya, Taj Yasin menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.
Menurut dia, risiko kecelakaan kerja tidak hanya mengancam pekerja formal. Pekerja informal juga membutuhkan perlindungan agar memiliki jaminan ketika mengalami musibah saat menjalankan pekerjaannya.
“Kecelakaan kerja bukan hanya orang-orang yang kerja di formal saja, akan tetapi menjaga kecelakaan kerja dari masyarakat kita yang nonformal,” kata Taj Yasin.
Salah satu program unggulan Pemprov Jateng adalah pemberian insentif kepada pengajar keagamaan lintas agama yang disertai perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan jaminan sosial bagi kelompok pekerja yang rentan.
“Alhamdulillah, dengan kolaborasi-kolaborasi itu, hari ini kami diminta atau diberi kesempatan untuk mempresentasikan perlindungan pekerja yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Taj Yasin berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai pihak terkait dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan.
Ia juga mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkontribusi dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, menjelaskan, Jamsostek Award merupakan ajang penilaian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Universal Coverage Jamsostek.
Menurut Cahyaning, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah meningkat dari 36 persen pada 2024 menjadi 39 persen pada 2025. Peningkatan tersebut didukung regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai program perlindungan bagi pekerja rentan.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah perlindungan bagi pengajar keagamaan lintas agama yang telah berjalan sejak 2023. Berdasarkan data Pemprov Jateng, jumlah penerima insentif pengajar keagamaan pada 2025 mencapai 230.830 orang. Program tersebut disertai kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain pengajar keagamaan, perlindungan juga menyasar pekerja sektor pertanian melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada 2025, sekitar 13.017 petani tembakau, petani, dan buruh tani tercatat memperoleh perlindungan melalui program tersebut.
Meski menunjukkan peningkatan, perluasan kepesertaan pekerja informal masih menjadi tantangan besar. Cahyaning menyebut, dari sekitar 19 juta pekerja di Jawa Tengah, sebagian besar bekerja di sektor informal dan belum seluruhnya terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Jawa Tengah ini masih punya gap yang cukup besar, terutama untuk pekerja sektor informal. Karena komposisi tenaga kerja kita sekitar 60 persen merupakan pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jateng akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga pemerintah desa.
Dua inisiatif yang disiapkan untuk mendukung perluasan kepesertaan adalah program Garwo Surgo dan Ngopeni Ngelakoni Desa. Keduanya diharapkan memperkuat semangat gotong royong dalam memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui keterlibatan perusahaan dan pembentukan agen penggerak jaminan sosial di tingkat desa.
Cahyaning mengatakan, pekerja yang telah mendapatkan perlindungan melalui perusahaan juga diharapkan dapat mengajak anggota keluarga mereka yang bekerja di sektor informal untuk mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan gotong royong ini, cakupan kepesertaan pekerja informal di Jawa Tengah diharapkan semakin tinggi,” katanya.
Ia optimistis, dukungan regulasi, penganggaran, dan inovasi program yang telah dijalankan Pemprov Jateng dapat menjadi modal untuk meraih hasil terbaik dalam Jamsostek Award 2026.
“Target saya sih Jateng bisa masuk tiga besar ya. Karena kalau melihat goodwill-nya pemerintah Jateng ini sudah sangat banyak berubah,” ujarnya.
Selain Pemprov Jateng, perusahaan asal Salatiga, PT Selalu Cinta Indonesia, juga masuk dalam nominasi Jamsostek Award 2026.(HS)
