HALO DEMAK – Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, akan menjadikan penanganan tuberkulosis (TB) di Provinsi Jawa Tengah, sebagai percontohan nasional.
Dia pun meminta agar pendekatan yang dilakukan oleh Jateng ini diadopsi oleh seluruh daerah di Indonesia.
“Saya akan mengangkat model penanganan TB di Jawa Tengah ini menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia,” ujar Ahmad Wiyagus saat meninjau layanan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (14/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus.
Sebelum ke Demak, rombongan meninjau layanan serupa di Kabupaten Jepara dan Kudus pada Selasa (13/10/2026). Demak menjadi kabupaten ketiga dalam rangkaian peninjauan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penanggulangan TB tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan mengobati pasien.
Penelusuran kontak erat serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang yang memenuhi kriteria medis juga menjadi bagian penting untuk memutus rantai penularan.
Menurut Sumarno, kunjungan pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten di Jateng menjadi bentuk dukungan dalam memperkuat upaya penanggulangan TB secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, pengobatan pasien, hingga tindak lanjut terhadap orang-orang yang berkontak erat dengan pasien.
“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menemukan kasusnya, kemudian pengobatannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah kontak erat dari pasien TB juga harus ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menjelaskan, orang yang memenuhi kriteria dan berisiko tertular TB perlu mendapatkan tindak lanjut sesuai ketentuan medis, termasuk melalui pemberian TPT apabila diindikasikan. Langkah ini penting agar upaya pencegahan berjalan seiring dengan penemuan dan pengobatan pasien.
Sumarno mencontohkan, penemuan kasus yang tidak diikuti penanganan kontak erat secara optimal berpotensi membuat penularan terus berlangsung dan kasus baru kembali ditemukan pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, penanggulangan TB harus dilakukan secara terpadu, tidak berhenti pada pengobatan pasien yang telah terdiagnosis.
Selain penguatan program penanggulangan TB, Sumarno mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Menurutnya, fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu penunjang penting agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih baik sekaligus mendukung pengendalian TB di daerah.
Ia berharap, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penemuan kasus, memastikan pasien memperoleh pengobatan yang sesuai, serta mendorong kontak erat mendapatkan tindak lanjut pencegahan secara tepat.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui pembentukan dan pengembangan Desa Siaga TB.
Sumarno menilai, keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur di tingkat desa dapat membantu petugas kesehatan menjangkau lebih banyak warga untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mendukung penemuan kasus secara aktif.
Salah satu praktik kolaborasi yang dapat dikembangkan terlihat di Kabupaten Demak. Dalam upaya tersebut, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) turut dilibatkan untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum petugas kesehatan melakukan pemeriksaan atau penelusuran lebih lanjut.
Sumarno berharap, pola kolaborasi tersebut dapat direplikasi di kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah. Dengan demikian, jangkauan penemuan aktif kasus TB semakin luas dan tindak lanjut terhadap pasien maupun kontak erat dapat berjalan lebih optimal.
Melalui penguatan penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan, serta keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanggulangan TB secara terpadu dan berkelanjutan. (HS-08)
