HALO SEMARANG – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu modal penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Tak hanya membangun dan memperbaiki jalan, Pemprov Jateng juga menggenjot pembangunan jembatan, embung, serta jaringan irigasi. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus membuka akses menuju sentra-sentra ekonomi dan pariwisata.
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Jawa Tengah, berbagai capaian pembangunan infrastruktur mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya terlihat dari peningkatan kondisi jalan dan jembatan provinsi.
Pada akhir 2025, sepanjang 2.293,96 kilometer atau 94,01 persen dari total 2.440,12 kilometer jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Sementara itu, jembatan dalam kondisi mantap mencapai 22.733,45 meter atau 85,43 persen.
Sejumlah ruas jalan strategis juga mendapat penanganan melalui program preservasi pada semester II 2025. Di antaranya ruas Parakan (Temanggung)-Patean (Kendal) serta Wonosobo-Dieng yang menghubungkan Wonosobo dan Banjarnegara.
Kedua ruas tersebut tidak hanya menjadi penghubung antardaerah, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujar Kepala Desa Ngadirejo, Muhammad Abdillah Al Kafi.
Memasuki 2026, kondisi jalan provinsi sempat mengalami penurunan. Hingga triwulan II 2026, tingkat kemantapan jalan tercatat 87,79 persen.
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingginya curah hujan sepanjang triwulan I 2026 yang mengikis lapisan aspal di sejumlah ruas jalan.
Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi kemudian menyiapkan langkah percepatan rehabilitasi jalan. Tambahan anggaran juga dialokasikan untuk menangani jalan rusak dan berlubang di berbagai daerah, dengan prioritas pada ruas yang menjadi urat nadi perekonomian serta jalur pendukung pariwisata.
Sejumlah ruas yang mendapat peningkatan dan rehabilitasi pada 2026 antara lain Singget-Doplang-Cepu di Kabupaten Blora, Jepara-Keling di Kabupaten Jepara, Wiradesa-Kajen di Kabupaten Pekalongan, serta jalur penyelamat Kalijambe yang menghubungkan Magelang dan Purworejo.
Tambahan anggaran juga menyasar sejumlah ruas di Brebes, Pemalang, dan Batang. Penanganan dilakukan pula di kawasan perbatasan, seperti Randublatung-Cepu di Blora, serta ruas Ngadirojo-Biting dan Ngadirojo-Giriwoyo di Wonogiri yang berbatasan dengan Jawa Timur.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur yang mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto.
Upaya memperbaiki konektivitas daerah juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Pada 2025, program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) menuntaskan 30 paket pekerjaan dengan total panjang penanganan 132,62 kilometer yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
Sementara pada 2026, Pemprov Jateng bersama para bupati dan wali kota telah mengusulkan kepada pemerintah pusat penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan jembatan sepanjang 249,70 meter.
Menurut Ahmad Luthfi, pembangunan jalan tidak semata-mata mengejar panjang ruas atau kemegahan infrastruktur. Lebih dari itu, jalan harus mampu memperlancar pergerakan manusia dan barang, meningkatkan konektivitas, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.
“Jalan ini kita bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur Jawa Tengah juga tidak berhenti pada jalan dan jembatan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, pembangunan sarana penunjang pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas dan ketahanan pangan.
Salah satunya melalui pembangunan dan revitalisasi embung serta penguatan sistem pengairan lahan pertanian.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng membangun delapan embung baru dan merevitalisasi dua embung. Sementara hingga awal 2026, Ahmad Luthfi telah meresmikan 12 embung yang tersebar di berbagai daerah.
Salah satunya Embung Kerangjati di Kabupaten Blora. Kehadiran embung tersebut memberikan manfaat bagi petani di sekitar lahan pertanian seluas sekitar 40 hektare.
Sebelum embung dibangun, petani hanya mengandalkan air hujan sehingga umumnya hanya dapat menanam padi sekali dalam setahun. Setelah embung tersedia, pola tanam dapat ditingkatkan hingga lebih dari dua kali dalam setahun.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” kata perwakilan Kelompok Tani Sidodadi, Kelurahan Karangjati, Karyono, saat peresmian embung pada 2 Maret 2026.
Ahmad Luthfi mengatakan pembangunan embung merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan air baku sekaligus memperkuat sektor pertanian.
Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama produktivitas pertanian, terutama ketika memasuki musim kemarau.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kita bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” kata Luthfi saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
Ia juga meminta masyarakat ikut menjaga dan merawat embung yang telah dibangun agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi dapat menopang kebutuhan pertanian secara berkelanjutan.
Dengan pembangunan jalan, jembatan, embung, dan jaringan irigasi yang terus digenjot, Pemprov Jateng menempatkan infrastruktur bukan sekadar sebagai proyek fisik. Infrastruktur diarahkan menjadi fondasi untuk memperlancar konektivitas, menekan biaya distribusi, membuka akses ekonomi, memperkuat pariwisata, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat.(HS)
