HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyoroti aksi peternak sapi yang membuang susu di Pasuruan, Jawa Timur.
Hal itu karena pembatasan jumlah pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan dibukanya keran impor susu dengan sangat lebar.
Saan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal, agar tak lagi membuang susu hasil panen.
“Kita berharap, ya, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan, di Jakarta, baru-baru ini seperti dirilis dpr.go.id.
Saan tak menampik keperluan impor susu, karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi oleh peternak lokal.
“Jadi tetap di samping memenuhi kebutuhan susu untuk nasional, itu tetap juga harus selain impor, karena memang tidak mencukupi, juga peternak itu harus mendapatkan perhatian khusus juga,” kata Politisi Fraksi Partai Nasdem itu
Dengan demikian, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor.
Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Saan, baru lah keran impor susu bisa dibuka.
“Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri.
Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.
Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.
Protes dibukanya keran impor oleh Pemerintah Pusat juga disampaikan Paguyuban Loper Susu Boyolali Tanpo Sambat, dengan menggelar aksi damai, Sabtu (9/11/2024).
Aksi ini melibatkan lebih dari 100 petani dan peternak sapi perah, yang menyuarakan penolakan mereka terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 tahun 2024, yang dianggap membuka selebar-lebarnya impor susu.
Para peserta aksi datang dengan 40 unit mobil pick-up dan satu unit mobil sound system, dipimpin oleh Sriyono selaku penanggung jawab kegiatan.
Rangkaian dimulai pukul 10.30 WIB saat peserta berkumpul di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali.
Usai pertemuan, peserta aksi melakukan konvoi menuju Monumen Susu Tumpah di Kelurahan Pulisen, Boyolali.
Di lokasi ini, mereka menyampaikan orasi, membagikan susu gratis kepada masyarakat.
Ada pula yang melakukan aksi mandi susu, sebagai simbol berlimpahnya produksi susu dari Boyolali.
Beberapa spanduk berisi pesan-pesan seperti “Stop Susu Import” dan “Mas Gibran, Selamatkan Susu Lokal” juga menghiasi area tersebut.
Sriyono, pengurus KUD Mojosongo Boyolali yang memimpin aksi ini, menduga pembukaan selebar-lebarnya keran impor, membuat industri susu justru mengutamakan produk impor dan membatasi quota produk lokal.
Hal ini berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di Usaha Dagang (UD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dan tidak terserap oleh pabrik.
Akibat banyaknya susu yang tidak terserap, akhirnya produk lokal ini banyak yang terbuang dan petani merugi.
“Itu yang mengakibatkan kenapa susu saat ini banyak yang terbuang, karena yaitu ada pembatasan dari pabrik. Yang mana disinyalir kemarin-kemarin dengan alasan karena pasar yang lagi sepi. Tapi kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan,” kata dia.
Menurut dia, jika pemerintah dan industri memang mengutamakan produksi dari susu lokal, produksi lokal seharusnya bisa terserap semua, bukan malah banyak yang tidak terserap dan terbuang.
“Itu yang melandasi kenapa terjadi aksi pada siang hari ini, adalah bentuk protes kami,” kata Sriyono, yang juga pengurus KUD Mojosongo Boyolali ini.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah, untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.
Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11/2024) lalu.
“Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan,” demikian bunyi paparan Amran.
Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.
Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton. (HS-08)
