HALO SEMARANG – Wakil Pimpinan (Wapim) DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyoroti lemahnya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di wilayah pedesaan. Ia menyebut banyak kebijakan daerah yang belum menjangkau kebutuhan dasar kelompok ini secara adil dan berkelanjutan.
“Kita masih melihat lansia dan difabel di desa hidup dalam keterbatasan, baik secara akses terhadap pelayanan kesehatan, ekonomi, hingga hak-hak sosial. Ini bukan hanya masalah data, tapi soal keadilan sosial,” tegas Heri.
Menurutnya, belum semua pemerintah desa memiliki program perlindungan khusus atau inisiatif inklusif yang melibatkan mereka secara aktif dalam kehidupan sosial. Banyak lansia hidup sendiri tanpa pendamping, dan difabel sering kali terabaikan dari partisipasi dalam kegiatan komunitas maupun pembangunan desa.
Heri menekankan perlunya desain kebijakan perlindungan sosial yang terintegrasi, termasuk melalui penggunaan dana desa yang diarahkan pada program bantuan langsung, pendampingan kesehatan rutin, serta penyediaan alat bantu mobilitas dan fasilitas ramah difabel.
“Dana desa jangan hanya dipakai untuk proyek fisik. Lansia dan difabel juga butuh ruang aman, aksesibilitas, dan sentuhan empati dari negara. Mereka bukan beban, melainkan warga negara yang punya hak yang sama,” katanya.
Ia juga mengusulkan penguatan pendataan dan pemetaan sosial di tingkat RT/RW, sebagai dasar dalam merancang intervensi berbasis kebutuhan.
Heri menyayangkan masih banyak desa yang tidak memiliki data akurat tentang jumlah dan kondisi kelompok rentan ini.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi inisiatif beberapa desa yang telah membentuk Posyandu Lansia. Namun ia mendorong agar kegiatan tersebut tidak berhenti di seremonial, melainkan disertai pendampingan psikososial dan penguatan ekonomi keluarga lansia.
“Mereka juga butuh diperlakukan dengan martabat, bukan hanya dikasih bantuan sesekali. Pendekatan kita harus berakar pada penghormatan dan pemulihan hak-hak sipil kelompok ini,” ungkapnya.
“Kalau desa ingin disebut maju, lihat dulu bagaimana mereka memperlakukan yang paling lemah di antara mereka. Di situlah ukuran peradaban kita sebenarnya,” pungkasnya.(HS)
