HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan hanya sebagai pelengkap dalam program sosial.
Ia menyebutkan bahwa perempuan, terutama di desa dan wilayah miskin, selama ini masih menjadi kelompok yang paling terdampak, namun paling sedikit mendapat perhatian kebijakan.
“Jangan sampai perempuan terus-menerus dijadikan objek program, tapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka harus masuk dalam peta strategis pembangunan daerah,” ujar Heri.
Berdasarkan evaluasi DPRD Jateng, angka partisipasi perempuan dalam pelatihan ekonomi produktif, pendidikan vokasi, dan kepemimpinan lokal masih sangat rendah. Di sisi lain, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak dalam isu gizi keluarga, kesehatan ibu dan anak, hingga pengasuhan di tengah krisis ekonomi.
“Perempuan itu penopang utama kehidupan keluarga. Tapi di banyak kebijakan, peran itu tidak diakui. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegas Heri.
DPRD Jateng juga menemukan masih minimnya integrasi gender dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Padahal Undang-Undang mewajibkan adanya gender mainstreaming di seluruh jenjang pemerintahan.
Heri mendorong agar program pemberdayaan perempuan tidak sekadar dilakukan dalam bentuk pelatihan seremonial. Akan tetapi diarahkan pada kegiatan produktif yang berkelanjutan: akses permodalan, pendampingan UMKM perempuan, penguatan koperasi perempuan, hingga keterlibatan mereka dalam musyawarah desa.
“Pemberdayaan bukan soal pelatihan menjahit lalu selesai. Harus ada ekosistem yang mendukung: akses modal, pasar, hingga jaringan sosial,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan muda di desa. Terutama agar tidak terus-menerus terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah atau menjadi korban migrasi tanpa perlindungan hukum.
Lebih jauh, Heri menekankan bahwa isu perempuan juga sangat terkait dengan akses layanan kesehatan dan pendidikan, terutama dalam penanganan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan kesenjangan akses sekolah bagi anak perempuan di daerah pinggiran.
DPRD mendorong agar setiap OPD memasukkan pendekatan gender dalam desain kebijakan, termasuk dalam penganggaran berbasis kebutuhan kelompok rentan.
“Kalau ingin membangun masyarakat yang sehat dan cerdas, maka harus mulai dari perempuan. Mereka yang mendidik generasi berikutnya,” ucap Heri.
“Pemberdayaan perempuan itu bukan agenda sampingan. Itu bagian dari pembangunan yang berkeadilan. Kalau daerah ingin maju, perempuan tidak boleh tertinggal,” pungkasnya.(HS)
