HALO SEMARANG – Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global menuntut berbagai pihak untuk realistis, bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya. Termasuk juga Pemerintah Kota Semarang.
Karenanya selain anggaran terfokus pada penanganan Covid-19, menurunnya pendapatan daerah juga menjadi salah satu faktornya.
Namun meski pendapatan daerah Kota Semarang pada tahun 2020 menurun drastis dibanding tahun 2019, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan melalui pembayar pajak bumi dan bangunan (PBB) memunculkan ekspektasi baru.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bahkan menuturkan, jika jumlah pembayaran PBB di Kota Semarang hingga saat ini, hampir menyamai tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi seperti ini awalnya saya merasa, pada bulan April, Mei, dan Juni masyarakat ada keengganan untuk membayar PBB. Tapi setelah kami cek ternyata jumlahnya hampir menyamai seperti tahun lalu. Ini Saya rasa menjadi kabar yang baik,” ujar Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut, Senin (18/5/2020).
Harapan mulai terbangun, Hendi meyakini ada beberapa upaya pembangunan yang bisa disusulkan pada anggaran perubahan, seiring rampungnya masa pandemi ini.
Dirinya pun mengungkapkan, Pemerintah Kota Semarang mulai merancang sejumlah program dan kegiatan sebagai daya ungkit perekonomian, yang fokus pada UMKM.
“Tapi pasti prosesnya tidak singkat. Apalagi meskipun grafik penderita Covid-19 di Kota Semarang semakin melandai, namun jumlahnya masih banyak. Maka yang diharapkan saat ini adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas dengan New Normal. Yaitu tetap disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan dengan sabun,” tekannya.
Di sisi lain, terkait Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, Hendi menuturkan jika Pemerintah Kota Semarang akan merujuk pada instruksi resmi di bidang keagamaan, fatwa ulama, atau Kementrian Agama.
“Yang penting semuanya sepakat, sepaham, dan bersatu untuk bersama-sama saling menjaga agar semuanya sehat,” tegasnya.
“Sedangkan untuk larangan mudik masih sama, apalagi yang memiliki mobil plat merah. Diupayakan jangan sampai mobil dengan plat H ada di Solo, Rembang, Pekalongan, Tegal, bahkan Jakarta di situasi seperti saat ini,” tambah Hendi.(HS)