GEJOLAK di internal Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang akhir-akhir ini terasa lebih riuh daripada rapat pleno menjelang pemilu. Bukan karena lonjakan elektabilitas, melainkan karena pergantian kursi ketua yang datang mendadak, senyap, dan menyisakan tanda tanya.
Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantyo, dikabarkan diberhentikan. Penggantinya bukan hasil musyawarah lokal, melainkan Pelaksana Tugas dari daerah lain melalui surat Dewan Pimpinan Pusat yang konon atas usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah.
Dalam dinamika organisasi partai, pergantian jabatan memang bukan hal asing. Yang membuat cerita ini cepat menyebar adalah cara dan latar belakangnya. Tanpa penjelasan yang terasa utuh, keputusan turun dari atas dan berhenti di meja bawah.
Struktur kota pun bereaksi. Sejumlah pengurus DPD bersama belasan ketua DPC kecamatan menyatakan mundur secara kolektif. Alasannya satu: kebijakan dianggap gelap dan minim alasan. Dalam bahasa politik, ini bentuk protes paling halus sekaligus paling keras, pergi ramai-ramai.
Transisi dari keputusan ke kekecewaan berlangsung cepat. Pagi masih membaca surat, siang sudah rapat darurat, sore kabar pengunduran diri beredar.
PSI yang sering mengusung citra partai anak muda, terbuka, dan antielit mendadak diuji oleh problem klasik: komunikasi vertikal yang kaku. Anak muda memang terkenal lugas. Ketika tak diajak bicara, mereka memilih pamit.
Di tingkat akar rumput, cerita berkembang. Bukan lagi sekadar soal jabatan, melainkan gosip yang lebih personal. Rasan-rasan politik menyebut adanya hubungan asmara antara petinggi PSI Jawa Tengah dan salah satu kader PSI Kota Semarang. Isu ini beredar tanpa klarifikasi resmi, tetapi cukup kuat untuk mengisi ruang kosong penjelasan. Dalam politik, kekosongan informasi jarang dibiarkan hampa. Ia segera diisi oleh dugaan, tafsir, dan senyum setengah percaya.
Konon, isu itu berkelindan dengan rencana menyiapkan kader perempuan dari jajaran PSI Kota Semarang tersebut sebagai pimpinan DPD.
Caranya dengan mengganti pengurus lama lebih dulu. Benar atau tidak, cerita ini menjadi bensin bagi kekecewaan.
Satirnya, partai yang rajin mengkampanyekan meritokrasi justru dituduh kadernya sendiri menjalankan skema yang terasa personal. Tuduhan ini tentu masih di wilayah gosip, tetapi efeknya nyata: struktur bawah terbelah.
Perpecahan pun tak terelakkan. Gajah—lambang PSI—yang selama ini digambarkan kuat dan tegap, di Kota Semarang mendadak terlihat masuk angin. Langkahnya goyah, napasnya pendek. Padahal, ambisi PSI di Jawa Tengah sedang tinggi.
Wilayah ini ingin dijadikan “kandang gajah”, istilah internal untuk basis kuat partai. Targetnya jelas: menantang dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlambang banteng.
Ironinya, upaya membangun kandang justru terganggu oleh ribut di dalam kandang. Alih-alih menyusun strategi menghadapi lawan politik, energi habis untuk mengurus konflik internal.
Dalam politik lokal, ini ibarat menata etalase saat gudang sedang bocor. Tampak rapi di depan, tetapi di belakang barang berserakan.
Humor getir muncul ketika publik mengingat slogan-slogan PSI soal politik bersih dan transparan. Di tingkat pusat, jargon itu terdengar lantang. Di tingkat kota, praktiknya terasa berliku.
Transparansi berubah menjadi surat edaran. Dialog berubah menjadi instruksi. Anak-anak muda yang dulu direkrut dengan semangat perubahan kini berhadapan dengan realitas organisasi yang tak jauh berbeda dari partai lama, bahkan lebih personal. Jika benar ada kaitannya dengan kisah asmara seperti gosip yang berkembang, sepertinya gajah memang lagi bucin (budak cinta) yang malah berimbas ke organisasi.
Transisi ke fase berikutnya lebih sunyi. Setelah pengunduran diri kolektif, aktivitas partai melambat. Mesin politik yang seharusnya berisik malah senyap. Para kader yang mundur kembali ke kehidupan masing-masing, membawa cerita pahit sekaligus pelajaran mahal. Bahwa partai, seideal apa pun narasinya, tetap bergantung pada cara memperlakukan orang-orangnya.
Di sisi lain, penunjukan PLT dari luar kota juga menyisakan pertanyaan. Kota Semarang bukan daerah kecil. Kader lokal ada, pengalaman ada, jaringan ada.
Ketika kepemimpinan diisi dari luar, kesannya kepercayaan pada kader sendiri tipis. Bagi struktur bawah, ini bukan sekadar soal jabatan, melainkan pengakuan. Apalagi di daerah asal sosok yang ditunjuk jadi Pelaksana Tugas (Plt), suara PSI tidaklah besar. Sementara Kota Semarang memiliki lima kursi di DPRD Kota.
Tentu, dari sudut pandang DPW, keputusan ini mungkin punya alasan strategis. Namun, tanpa penjelasan yang memadai, alasan itu tenggelam oleh spekulasi. Dalam politik modern, persepsi sering lebih berisik daripada fakta. Dan ketika persepsi negatif dibiarkan, ia tumbuh menjadi krisis.
Satirnya, PSI sedang berada di persimpangan antara citra dan praktik. Ingin tampil sebagai alternatif segar, tetapi terjebak drama internal yang terasa klasik. Ingin merebut kandang banteng, tetapi sibuk menenangkan gajah yang gelisah. Semua ini terjadi di satu kota yang secara politik penting: Kota Semarang.
Bagi publik, drama ini mungkin sekadar tontonan politik lokal. Bagi PSI, ini ujian serius. Apakah mereka mampu merapikan barisan dan kembali ke janji awal, atau justru tenggelam dalam konflik yang dibuat sendiri.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
