HALO SEMARANG – The United Nations Population Fund (UNFPA), sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), melatih dokter-dokter di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, untuk mendukung kesetaraan gender dan mengenali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Seperti dokter Fai’zah A Salim, ketika menerima pasien seorang anak laki-laki berumur lima tahun yang terluka.
Walaupun orang tua anak itu mengatakan bahwa anaknya terjatuh dari tangga, dokter Fai’zah A Salim tidak percaya dan malah mencurigai sebaliknya.
Dia pun kemudian merujuk anak tersebut ke seorang konselor sosial. Setelah itu anak tersebut menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana ayahnya memukulinya karena kenakalannya.
Dimulai dari Pengakuan
Dokter yang dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, memang diharapkan mampu memberikan dukungan kepada korban, lebih dari sekadar mengobati luka.
Namun demikian pengakuan korban, juga merupakan langkah pertama yang sangat penting.
“Pengakuan adalah langkah pertama untuk bisa membantu,” kata Dr Salim, seperti dirilis laman berita PBB, news.un.org.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tempat dokter Salim bekerja, merupakan bagian dari program percontohan UNFPA, untuk memerangi kekerasan berbasis gender dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
Program ini mencakup 11 kabupaten di Indonesia, termasuk Palu. Di bawahnya, UNFPA mendukung Pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan melatih penyedia layanan kesehatan.
Mitra lokal didorong untuk melakukan advokasi bagi para korban untuk maju dan mencari bantuan selain mengobati luka fisik mereka.
Hasilnya signifikan. Dalam tiga bulan pertama tahun 2023, staf Puskemas Sangurara telah mengidentifikasi tujuh kasus kekerasan dalam rumah tangga, dibandingkan dengan satu hingga dua kasus dalam setahun terakhir.
“Apakah karena advokasinya atau karena kita lebih terlatih dalam mengenali gejala kekerasan berbasis gender? Mungkin keduanya,” kata dokter Salim.
Norcahyo Budi Waskito, Program Officer di UNFPA Indonesia mengatakan di Indonesia memang sudah ada kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender.
Terdapat peningkatan akses bagi perempuan dan anak perempuan, terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.
Namun demikian, menurut dia, kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang serius di Indonesia.
Kebijakan, strategi, dan hukum nasional telah ditetapkan, namun tidak selalu diterapkan di tingkat lokal.
Pemerintah telah menyadari perlunya solusi sistematis untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan telah bermitra dengan badan-badan PBB seperti UNFPA dan UN Women .
Menurut Komnas Perempuan Indonesia, kumlah kasus yang dilaporkan telah meningkat dari sekitar 216.000 pada tahun 2012 menjadi hampir 458.000 pada tahun 2022.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong lebih banyak korban untuk melapor telah membuahkan hasil.
Namun angka-angka tersebut mungkin tidak mewakili gambaran keseluruhan, karena apa yang terjadi secara tertutup di rumah keluarga masih dianggap tabu oleh banyak orang, dan melaporkan hal tersebut mengandung stigma.
Rasa malu bukanlah satu-satunya alasan yang menghalangi korban untuk melapor; ada juga disinsentif finansial.
Annisa Rahmah, dokter unit gawat darurat di Rumah Sakit Anuta Pura Palu, mengatakan beberapa korban memilih untuk keluar, begitu dia mengidentifikasi kasus tersebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.
Hal itu karena pengobatannya tidak akan ditanggung oleh asuransi kesehatan pemerintah.
“Sungguh menyedihkan melihat mereka pergi,” katanya.
Mereka yang tetap menerima ditawari paket perawatan, termasuk konseling psikologis.
Dukungan Korban
Selain melatih staf medis, UNFPA juga mendukung kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM).
Di Palu, organisasi perempuan Libu Perempuan, misalnya memiliki 30 relawan – mulai dari pengacara hingga psikolog, untuk membantu para korban.
Asosiasi ini juga menjalankan rumah aman, yang saat ini dihuni oleh dua keluarga, dan menyelenggarakan program pelatihan, termasuk pelatihan bagi laki-laki mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam keluarga.
Kesetaraan Gender
“Ini merupakan perubahan pola pikir yang penting dalam masyarakat, bahwa membantu korban sama pentingnya dengan membawa pelaku ke pengadilan,” kata Maya Safira, koordinator program. Seluruh rekannya mengikuti kursus UNFPA.
Di negara berpenduduk 280 juta jiwa dan lebih dari 7.500 distrik, pelatihan UNFPA di 11 distrik hanya bisa berjalan sejauh ini.
Namun, Program Officer UNFPA Budi Waskito mengatakan proyek percontohan ini menawarkan model yang dapat ditiru oleh donor lain atau Pemerintah.
“Kami menyediakan resep, tapi tidak bisa memasak setiap kali makan,” ujarnya.
UNFPA bekerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan sehingga pelatihan yang ditawarkan dapat ditingkatkan skalanya oleh Pemerintah.
Hal ini telah membantu kementerian mengembangkan panduan pelatihan bagi staf medis, pedoman respons untuk rumah sakit, dan panduan untuk program advokasi lokal.
Kartini Rustandi, Direktur Kesehatan Reproduksi, Lanjut Usia, dan Lansia Kementerian Kesehatan, mengatakan pihaknya sedang berupaya mereplikasi keberhasilan proyek ini.
“Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya percepatan pemerataan fasilitas kesehatan yang mampu menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan baik melalui dana anggaran rutin, alokasi anggaran khusus, maupun bekerja sama dengan donor,” ujarnya.
Bagi Dr Faiza, tujuannya jelas, yakni berhasil mencegah setiap kasus kekerasan berbasis gender.
“Sampai kita bisa mencegah setiap kasus kekerasan berbasis gender, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan kami sedang melakukannya,” kata dia. (HS-08)
