HALO SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membangun sinergi untuk memperkuat perekonomian desa.
Menurut Heri, kehadiran KDMP harus menjadi pelengkap bagi BUMDes yang selama ini telah berkembang di berbagai desa. Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak semestinya berjalan sendiri-sendiri atau justru saling bersaing.
“KDMP dan BUMDes memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, keduanya harus saling mendukung dan berbagi peran, bukan saling berkompetisi,” ujar Heri.
Ia menilai keberadaan KDMP merupakan peluang baru untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa. Namun, pengembangannya perlu disertai pembagian peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan usaha yang selama ini dijalankan BUMDes.
Menurut Heri, masing-masing lembaga memiliki keunggulan yang dapat dikembangkan melalui pola kolaborasi. Salah satunya dengan membangun rantai pasok kebutuhan masyarakat desa, mulai dari penyediaan bahan pokok, pengelolaan hasil pertanian, hingga pemasaran produk UMKM.
Dengan pola tersebut, potensi ekonomi desa dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Perputaran uang di tingkat desa pun diharapkan semakin besar dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau KDMP dan BUMDes dapat bekerja sama, perputaran ekonomi akan semakin besar karena seluruh potensi desa bisa dikelola secara terintegrasi dan saling menguatkan,” katanya.
Heri juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah desa menyusun pembagian fungsi yang jelas antara KDMP dan BUMDes. Kejelasan tersebut penting agar kedua lembaga dapat berkembang sesuai karakter, potensi, dan kebutuhan masing-masing desa.
Menurut dia, sinergi bukan berarti seluruh kegiatan usaha harus dijalankan bersama. Justru, masing-masing lembaga dapat mengambil peran berbeda namun saling mendukung dalam satu ekosistem ekonomi desa.
“Jangan sampai ada dua lembaga yang menjalankan usaha serupa di desa yang sama, lalu justru berebut pasar. Ini yang harus dihindari,” ujarnya.
Ia menilai koordinasi yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha desa sekaligus mencegah munculnya persaingan tidak sehat dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah desa perlu memetakan potensi dan kebutuhan ekonomi masing-masing wilayah sebelum menentukan bidang usaha KDMP maupun BUMDes.
“Yang terpenting adalah bagaimana kehadiran KDMP dan BUMDes benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Jika keduanya mampu bersinergi, saya yakin ekonomi desa akan tumbuh lebih kuat, lapangan usaha semakin terbuka, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” pungkas Heri.(HS)
