HALO SEMARANG – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sidah dimulai Senin (6/1/2025).
Nurhadi memastikan program unggulan Presiden Prabowo tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini,” ujar Nurhadi, Selasa (7/1/2025), seperti dirilis dpr.go.id.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa program MBG, merupakan inisiatif strategis untuk mendukung masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, agar mendapatkan asupan gizi yang memadai.
“Program ini sangat baik, mengingat kondisi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan remaja, sangat membutuhkan makanan bergizi untuk menunjang masa pertumbuhan mereka,” jelas Nurhadi.
Terkait munculnya modus penipuan yang memanfaatkan momen pelaksanaan program MBG, Nurhadi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap oknum-oknum yang menawarkan kemitraan palsu atas nama program ini.
“Biasanya kalau ada program bagus, ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Saya mengimbau masyarakat untuk mencari informasi resmi di situs BGN (Badan Gizi Nasional) tentang program makanan bergizi gratis ini, atau langsung bertanya melalui kanal resmi yang disediakan,” kata] dia.
Pentingnya pengawasan juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
Dia menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia,” kata Netty, Selasa (7/01/2025).
Dia mengatakan pada awal Januari 2025, pemerintah telah mengoperasikan 190, dari target 937 dapur pada akhir bulan ini.
Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai, keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek.
“Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu,” ujarnya.
Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. “Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal.
“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tetapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal dalam program MBG. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, Netty menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan program ini.
“Kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan LSM sangat diperlukan. Selain itu, sosialisasi program MBG kepada masyarakat harus diperkuat, agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat,” ujarnya.
Netty menutup pernyataannya dengan menyerukan perhatian penuh pada aspek keberlanjutan program.
Menurutnya, MBG dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. (HS-08)