in

Dinilai Pasif Tangani Banjir, Camat dan Perangkat di Kebumen Dicopot

Rapat bersama camat dan pimpinan OPD di Pendopo Kabumian, Kamis (17/3). (Sumber : Twitter Pemkab Kebumen)

 

HALO KEBUMEN – Bupati Arif Sugiyanto memerintahkan agar camat yang tidak responsif menangani banjir dan longsor di wilayahnya, dirotasi ke wilayah lain.

Bupati menyatakan, saat banjir melanda Kebumen pada Selasa (15/3), ia bersama seluruh jajaran forkompinda langsung mendatangi lokasi pengungsian di Desa Kedungweru Kecamatan Ayah yang menjadi tempat banjir terparah. Namun, Bupati menyebut tidak melihat perangkat kecamatan.

Demikan pula pada keesokan harinya, Rabu (16/3) Bupati kembali mengunjungi Ayah, kali itu di daerah pegunungan untuk mengecek tanah longsor di Desa Kalibangkang, Argosari, Telogosari dan Argopeni.

Longsor banyak terjadi di pegunungan Ayah. Namun seharian meninjau lokasi longsor dan banjir, Bupati juga tak melihat ada pegawai kecamatan di lokasi penanganan bencana. Termasuk pada Rabu malam harinya, Bupati kembali mendatangi tempat pengungsian banjir di Kedungweru, dan Demangsari.

“Yang terlihat hanya camatnya. Perangkatnya saya lihat tidak ada. Dari kemarin dua hari saya di sana tidak terlihat. Untuk itu, saya minta para perangkatnya berserta camat untuk dirotasi ke tempat lain,” kata Bupati, dalam rapat bersama camat dan pimpinan OPD di Pendopo Kabumian, Kamis (17/3).

Di saat kondisi darurat seperti ini, Bupati menyatakan pemerintah harus responsif dalam menangani bencana. Camat, kata dia, harus aktif berkoordinasi dengan forkompincam, dan bisa menggerakkan perangkatnya untuk terlibat aktif dalam penanganan bencana ini. Bukan justru sebaliknya, pasif.

“Makanya kemarin sudah memerintahkan buatkan posko di tiap-tiap kecamatan. Unsur pemerintah daerah, kecamatan sampai desa harus bergerak cepat dalam penanganan bencana ini, tidak boleh santai-santai,” terangnya.

Banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kebumen memang sudah surut. Namun, proses recovery masih terus berlanjut. Pengungsi juga masih banyak bertahan di pengungsian. Bupati menyatakan pihak kecamatan bersama BPBD, harus aktif memberikan pendataan mengenai kondisi penanganan bencana.

“Selama status kebencanaan ini belum kita cabut, kita semua harus standbay. Aktif memberikan pendataan tentang situasi dan kondisi di lapangan. Kebutuhan apa yang masih kurang? Berapa jumlah pengungsinya? Ada yang sakit atau tidak? Daerah mana yang masih rawan,” kata dia, seperti dirilis Kebumenkab.go.id.

Bupati juga meminta BPBD untuk membuat perencanaan pascabencana. Misalnya tentang bagaimana kebencanaan itu bisa teratasi atau tidak menimbulkan korban jiwa. Seperti banjir, dan longsor apa yang harus diperbaiki.

“Data-data seperti ini yang kita butuhkan. BPBD juga harus bisa membuat perencanaan penanganan bencana. Kita tidak ingin banjir parah kembali terjadi di Kebumen. Bencana memang bisa terjadi kapan saja, tidak bisa kita cegah. Tapi kita bisa berusaha untuk mencegah adanya kerugian baik material maupun korban jiwa,” tandasnya.

Bupati menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) digaji dari uang rakyat. Karena itu sudah seharusnya para ASN ini bekerja untuk melayani rakyat.

Terlebih pada saat kebencanaan ini, dimana masyarakat butuh sekali penanganan dan pelayanan, maka sudah sepantasnya kata Bupati, ASN harus siap siaga pada saat bencana datang.

“Kita ini digaji dari uang rakyat. Maka sudah sepantasnya para ASN ini harus punya jiwa melayani, bukan maunya dilayanai. Terlebih pada saat bencana datang, ASN harus ikut aktif terlibat dalam penanganan bencana ini,” jelasnya. (HS-08)

Ini Alasan Tersangka Bunuh Ibu Dan Anak, Lalu Dibuang di Bawah Tol Semarang KM 425

Pengurus IPPAT Kendal Diharapkan Bisa Bersinergi dengan Pemerintah